Bupati Penajam Paser Utara Langsung Ditahan Usai Jadi Tersangka Suap

Muhammad Farhan, MNC Portal · Jum'at 14 Januari 2022 00:52 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 14 337 2531935 bupati-penajam-paser-utara-langsung-ditahan-usai-jadi-tersangka-suap-pD5K5PTuMc.jpg Bupati PPU resmi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang yang diamankan saat OTT. (Foto: Raka Dwi)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penahanan enam tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Dugaan kasus tipikor yang disangkakan yakni penerimaan hadiah atau yang mewakili terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan tahun 2021-2022. 

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membacakan rincian enam orang yang diputuskan menjadi tersangka. Dalam rinciannya, Alex membacakan tersangka akan ditahan di empat rumah tahanan yang berbeda. 

"Untuk proses penyidikan paksa penahanan oleh tim penyidik bagi para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 s/d 1 Februari 2022 di Rutan KPK," ujar Alex saat konferensi pers pada Kamis (13/1/2022). 

Baca juga:  Kronologi OTT Bupati Penajam Paser Utara, Ditangkap di Mal Bawa Uang Rp1 Miliar!

 

Berikut enam tersangka sekaligus lokasi penahanannya: 

1. Tersangka Abdul Gafur Mas'ud (AGM) ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih;

2. Tersangka Nur Afifah Balqis (NAB) ditahan di Rutan gedung Merah Putih

3. Tersangka Muliadi (MI) ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur;

4. Tersangka Edi Hasmoro (EH) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat;

5. Tersangka Jusman (JM) ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat;

6. Tersangka Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur 

Abdul Gafur Mas'ud ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tahun 2021-2022.

Atas ulahnya, Abdul Gafur dkk disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, AZ disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (qlh)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini