Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun, Kasus Proyek Satelit Kemhan Segera Naik Penyidikan

Riezky Maulana, iNews · Kamis 13 Januari 2022 18:27 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 13 337 2531834 rugikan-negara-hampir-rp1-triliun-kasus-proyek-satelit-kemenhan-segera-naik-penyidikan-MyP3jd91YI.jpg Tangkapan layar media sosial

JAKARTA - Kasus pelanggaran hukum dibalik kontrak pembayaran sewa satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur yang ada di Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan segera naik ke tahapan penyidikan. Masalah ini terjadi pada periode 2015-2016.

(Baca juga: Mahfud Bongkar Kasus Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun)

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, pihaknya telah mengantongi sedikitnya dua alat bukti untuk meningkatkan status hukum kasus ini.

"Kami sudah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini, dan sekarang sudah hampir mengerucut ya, Insya Allah dalam waktu dekat kami akan, perkara ini naik ke penyidikan," jelasnya saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Kamis (13/1/2022).

(Baca juga: Proyek Satelit Rugikan Negara Ratusan Miliar, Mahfud MD: Yang Buat Kontrak Harus Bertanggungjawab)

"Dalam satu dua hari kami akan tindaklanjuti ini dan memang dari hasil penyelidikan, cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyidikan," sambungnya.

Sampai saat ini kata dia, pendalaman terkait kasus tersebut masih dilakukan Kejagung secara intensif. Untuk nama-nama yang diduga terlibat dan berapa jumlah total kerugian negara, Burhanuddin juga belum membeberkannya secara rinci.

"Ini masih pendalaman, artinya kami belum menentukan. Penyidikan baru akan ditentukan sehari dua hari ini ya. Pasti, kerugian-kerugian sudah dilakukan pendalaman tetapi nanti finalnya ada di BPK atau BPKP,"pungkasya.

Menko Polhukam Mahfud MD sendiri telah meminta Kejaksaan Agung untuk mempercepat perampungan masalah tersebut. Seluruh dugaan itu, kata Mahfud, akan terbukti ketika para terduga telah menjalani pemeriksaan.

"Kami mohon Kejagung bisa mempercepat ini. Daripada kita ditagih tidak punya alat untuk membantah dan sebagainya. Maka kita segera memberi konfirmasi bahwa yang dilakukan Kejagung selama ini sudah benar dan kita buktikan di dalam seluruh proses pemeriksaan," ujar Mahfud.

Sekadar informasi, dalam masalah ini negara harus membayar hampir Rp1 Triliun kepada sejumlah perusahaan. Rinciannya, 515 Miliar kepada Avanti Communications Grup dan 20,9 Juta Dolar Amerika atau setara Rp314 Miliar kepada Navayo.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini