Share

Proyek Satelit Rugikan Negara Ratusan Miliar, Mahfud MD: Yang Buat Kontrak Harus Bertanggungjawab

Riezky Maulana, iNews · Kamis 13 Januari 2022 17:18 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 13 337 2531794 proyek-satelit-rugikan-negara-ratusan-miliar-mahfud-md-yang-buat-kontrak-harus-bertanggungjawab-kqkZzsJGhq.jpg Menko Polhukam Mahfud MD (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan, pemerintah berhasil menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum yang terjadi dalam penandatanganan proyek pengadaan satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan). Proyek tersebut terjadi pada periode 2015-2016.

Mahfud belum membeberkan siapa sosok dibalik dalam masalah yang mengakibatkan negara harus membayar ratusan miliar rupiah. Namun, dia memastikan pihak tersebut harus bertanggungjawab.

"Yang bertanggungjawab yang membuat kontrak itu karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu," tutur Mahfud dalam konferensi pers, Kamis (13/1/2022).

Diketahui pada Tahun 2015, Kemhan menandatangani kontrak dengan sejumlah perusahaan luar negeri terkait penyewaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur. Sedikitnya ada 6 perusahaan yang menjalin kerja sama dengan Kemhan.

Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Kemhan tidak membayar uang sewa tersebut. Sehingga, dua perusahaan (Avanti Communication dan Navayo) melayangkan gugatan.

Baca Juga : Mahfud Bongkar Kasus Proyek Satelit Kemhan Rugikan Negara Hampir Rp1 Triliun

Kemudian, beberapa tahu berselang, tepatnya 9 Juli 2019, pengadilan Arbitrase Inggris memenangkan gugatan Avanti. Pemerintah Indonesia diwajibkan membayar uang senilai Rp515 miliar.

Tahun lalu, 22 Mei 2021, sambung Mahfud, Arbitrase Singapura juga memenangkan gugatan Navayo. Akibatnya, pemerintah kembali diharuskan merogoh kocek sebesar 20,9 juta Dolar Amerika atau setara Rp314 Miliar untuk pembayaran.

"Kami anggap ini pelanggaran prosedur yang sudah serius dan negara tidak akan membiarkan ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Mahfud meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti masalah tersebut secara serius. Sebab, bukan tidak mungkin empat perusahaan lain, Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat juga mengajukan gugatan yang sama.

"Sehingga kita minta Kejaksaan Agung untuk meneruskan apa yang telah dilakukannya. Selain kita sudah dijatuhi putusan Arbitrase di London dan di Singapura, negara berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogan Lovels, dan Telesat. Sehingga banyak sekali ini beban kita kalau ini tidak segera di selesaikan," katanya.

Terkait persoalan ini, Mahfud juga telah melangsuntkan pertemuan dengan beberapa pejabat terkait, mulai dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, hingga Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, Presiden Joko Widodo pun disebut telah mengetahui permasalahan ini.

"Hari Rabu Kemarin, saya melaporkan kepada Presiden, dan Presiden memerintahkan saya untuk meneruskan dan menuntaskan kasus ini," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini