Menanti Hukuman yang Pantas bagi Herry Irawan, Dituntut Hukuman Mati hingga Kebiri

Agung Bakti Sarasa, Koran SI · Kamis 13 Januari 2022 12:21 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 13 337 2531572 menanti-hukuman-yang-pantas-bagi-herry-irawan-dituntut-hukuman-mati-hingga-kebiri-CUN908OrhG.jpg Terdakwa pemerkosa 12 santri, Herry Wirawan (foto: dok MNC Portal)

BANDUNG - Herry Wirawan, pemerkosa 13 santriwati hingga beberapa di antaranya hamil dan melahirkan layak dan tepat dihukum mati sesuai tuntutan hukuman yang kini dihadapinya.

Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rafani Achyar menyatakan, sudah sepantasnya Herry mendapatkan hukuman berat atas perbuatan biadabnya itu. Rafani pun menilai, tuntutan hukuman mati terhadap Herry tepat.

"Kalau dikaitkan dengan perbuatannya yang biadab ya, itu tepat lah," ujar Rafani, Rabu (12/1/2022).

Baca juga: Menteri Jokowi Harap Vonis Herry Wirawan Tak Jauh Beda dari Tuntutan Hukuman Mati 

Rafani menegaskan, sejak awal kasus asusila tersebut mencuat ke permukaan, MUI Jabar sudah menyatakan mengutuk keras perbuatan Herry.

Apalagi, perbuatan tersebut dilakukan Herry kepada santriwatinya yang masih di bawah umur. Terlebih, Herry pun merupakan seorang ustaz.

"Jadi, dia melakukan tiga hal yang menurut saya itu menodai, mencemarkan, pokoknya udah lah, termasuk menodai agama," tuturnya.

Baca juga: Alasan Mencengangkan Jaksa Tuntut Hukuman Mati dan Kebiri Terhadap Herry Wirawan 

Oleh karena itu, Rafani menegaskan bahwa tuntutan hukuman mati terhadap Herry tepat. Bahkan, kata Rafani, jika dikaitkan dengan hukum Islam, Herry seharusnya dirajam.

"Jadi, intinya saya melihat di situ. Dia menodai agama secara biadab gitu, kan itu labelnya ustaz. Kalau dikaitkan dengan hukum islam itu harus dirajam ya, jadi sesuai lah tuntutan itu," jelasnya.

 

Rafani pun mendorong hakim untuk menjatuhi hukuman yang sama beratnya sesuai dengan tuntutan jaksa, agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

"Karena jaksa sudah menuntut itu, ya harapannya hakim bisa sesuai lah dengan tuntutan jaksa. Jadi,vtuntutan itu ada esensi ya karena untuk menimbulkan efek jera," tandasnya.

Senada dengan Rafani, Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Jabar yang juga istri Gubernur Jabar, Atalia Praratya Ridwan Kamil mengapresiasi langkah jaksa yang menuntut hukuman mati terhadap Herry Wirawan.

Baca juga: Herry Wirawan Dituntut Kebiri Kimia, Bagaimana Sejarah dan Mekanisme Hukumannya?

"Kami mengapresiasi aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian dan kejaksaan yang telah menangani kasus ini. Kami juga mengapresiasi kepada kejaksaan yang telah menyiapkan tuntutan hukuman yang berat dan adil," kata Atalia.

Bahkan, Atalia menyebut, tuntutan hukuman terhadap Herry sudah mewakili kegeraman sekaligus menjawab keinginan masyarakat. Dia pun berharap, tuntutan hukuman tersebut menjadi efek jera, agar kasus serupa tidak terulang.

"Tuntutan jaksa terhadap terdakwa HW (Herry Wirawan) diharapkan menjadi efek jera, agar kasus serupa tak terulang lagi," tegasnya.

Atalia pun mengajak seluruh pihak untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas hingga hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya kepada Herry.

"Kami juga berharap agar masyarakat yang menjadi korban kejahatan, kekerasan seksual untuk berani bersuara, agar predator seks tidak merajalela," katanya.

Diketahui, Herry memperkosa 13 santriwati hingga hamil dan melahirkan. Bertindak sebagai Jaksa penuntut umum (JPU), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar sudah menjatuhkan tuntutan hukuman terhadap Herry dalam sidang yang digelar Selasa (11/1/2022) kemarin. Adapun tuntutan hukuman tersebut, yakni:

1. Hukuman mati

2. Hukuman pidana tambahan pengumuman identitas dan kebiri kimia

3. Hukuman denda Rp500 juta dan restitusi kepada korban Rp331 juta

4. Pembubaran yayasan pesantren, termasuk Madani Boarding School yang dikelola Herry Wirawan

5. Penyitaan aset dan barang bukti untuk dilelang

Jaksa menilai, perbuatan Herry terbukti bersalah sesuai Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 yentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini