Menko PMK: Presiden Sudah Berikan Pernyataan soal Kekerasan Seksual, Berarti Ini Masalah Serius

Dominique Hilvy Febiani, MNC Media · Rabu 12 Januari 2022 15:47 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 337 2531140 menko-pmk-presiden-sudah-berikan-pernyataan-soal-kekerasan-seksual-berarti-ini-masalah-serius-9fPWVywdA1.jpg Menko PMK, Muhadjir Effendi (Foto: MPI)

JAKARTA - Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Muhadjir menanggapi persoalan pasal berlapis menjerat Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Mulai dari hukuman kebiri kimia, hingga hukuman mati bakal dijatuhkan majelis hakim kepada guru mengaji ini. Ia mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya kasus kekerasan seksual ini.

“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang cermat, konkrit, secara profesional, yang terpenting adalah bagaimana supaya bisa memberikan efek jera,” kata Menko Muhadjir di Jakarta (12/1/2022).

Ia menjelaskan, penanganan korban kekerasan seksual menjadi prioritas persoalan pemerintah termasuk presiden Jokowi. Hal ini berkaitan dengan masa depan dan dalam jangka panjang untuk memulihkan trauma psikososialnya.

“Kasus kekerasan seksual ini merupakan menjadi perhatian yang sangat serius bapak presiden, karena bapak presiden biasanya kalau isu tidak terlalu serius beliau limpahkan kepada pembantu beliau, Kalau ini bapak presiden sendiri yang memberikan pernyataan secara keras berarti ini memang persoalan yang serius,” ujarnya.

Muhadjir mengatakan, hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus maksimal mungkin atau seberat-beratnya. Terlebih jika dampak yang ditimbulkan menyangkut masa depan dan psikologis anak-anak tersebut.

Selain itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi menanggapi persoalan Pasal berlapis menjerat Herry Wirawan, pelaku pemerkosaan belasan santriwatinya hingga hamil dan melahirkan. Mulai dari hukuman kebiri kimia, hingga hukuman mati bakal dijatuhkan majelis hakim kepada guru mengaji ini.

Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK) saat menggelar rapat tingkat menteri (RTM) di Jakarta (12/1/2022).

“Iya tuntutan saya kira menganut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang ada di dalam peraturan KUHP, terkait pemberatan terhadap hukuman saya kira itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh penegak hukum,” kata Wamenag di Jakarta (12/1/2022).

Ia memberikan dukungan terhadap aparat penegak hukum terkait pasal yang menjerat pelaku pemerkosa santri yang terancam di kebiri.

“Kemenag memberikan dukungan penuh tehdapap penegak hukum atas tuntutan terhadap tersangka. Ini merupakan satu bentuk tuntutan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan kami yakin penegak hukum bekerja secara profesional secara transparan dan akurat akuntabel,” kata Zainut.

Ia berharap tuntutan ini bisa memberikan efek jera kepada orang orang yang akan melakukan tindakan kekerasan seksual.

“Pesantren sebagai lembaga pendidikan harus bersih harus terhindar dari perilaku perilaku yang tidak baik, tindak asusila,” ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini