Share

Hakim Tolak Permohonan Justice Collaborator Stepanus Robin Usai Divonis 11 Tahun Penjara

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 12 Januari 2022 15:46 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 12 337 2531139 hakim-tolak-permohonan-justice-collaborator-stepanus-robin-usai-divonis-11-tahun-penjara-H9QlTX3YMF.jpg Stepanus Robin Pattuju (foto: dok MNC Portal)

JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak permohonan justice collaborator yang diajukan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Stepanus Robin Pattuju.

Permohonan JC diajukan Robin karena menyinggung peran komisoner KPK Lili Pintauli Siregar dan pengacara Arief Aceh. Keduanya diduga ikut menangani perkara korupsi di Tanjungbalai, Sumatra Utara.

"Hakim berpendapat apa yang diungkapkan terdakwa tidak ada relevansinya dengan perkara a quo," ujar Ketua Majelis Hakim Djuyamto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (12/1/2022).

Baca juga:  Ini Alasan Hakim Vonis Eks Penyidik KPK Stepanus Robin 11 Tahun Penjara

Pertimbangan Majelis Hakim menolak JC, karens Robin merupakan pelaku utama dalam perkara korupsi di Tanjung Balai itu.

"Terdakwa adalah pelaku utama sehingga majelis berpendapat permohonan terdakwa itu harus ditolak," kata Hakim.

Baca juga:  KPK Gali Pengakuan Eks Penyidik Stepanus Robin soal 8 Beking Azis Syamsuddin

Sebelumnya, Robin telah divonis selama 11 tahun penjara dan dikenakan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

 

Robin terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap bersama-sama dengan pengacara Maskur Husain yang juga berstatus terdakwa dalam perkara ini. Robin terbukti menerima uang suap Rp11 miliar dan US$36 ribu (Rp513 juta).

Robin juga dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp2.322.577.000. Bila Robin tak sanggup membayar maka akan dipidana selama satu tahun enam bulan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa. Robin dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Robin terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini