Share

Soal Penundaan Pilpres 2024, DPR Minta Jokowi Tegur Bahlil Lahadalia

Felldy Utama, iNews · Selasa 11 Januari 2022 06:45 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 11 337 2530248 soal-penundaan-pilpres-2024-dpr-minta-jokowi-tegur-bahlil-lahadalia-1bCHqKI6Qo.jpg Bahlil Lahadalia (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim menegur keras pernyataan Menteri investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 bisa diundur. Luqman hakim pun meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur langsung Bahlil Lahadalia.

"Bahlil merupakan salah satu anggota Kabinet Presiden Jokowi, maka saya minta Presiden untuk menegur yang bersangkutan. Teguran ini penting diberikan Presiden, agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Luqman kepada MNC Portal Indonesia, Senin 10 Januari 2022.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai pernyataan itu menunjukkan Bahlil tidak paham konstitusi negara Indonesia. Dia menjelaskan, pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

Selain itu, pasal 6A UUD 1945 menegaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum. Sementara, pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden dan DPRD.

"Praktek pemilu pada masa orde lama dan orde baru yang digunakan Bahlil sebagai contoh yang bisa dilakukan saat ini, makin menunjukkan dia tidak pernah baca konstitusi yakni UUD 1945," ujarnya.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, Jokowi : 2022 Masih Adem, Mungkin Agak Hangat di 2023

Luqman juga menegaskan bahwa di dalam konstitusi tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya, dengan menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden. Menurut dia, pernyataan itu sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

"Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden, justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi. Jelas itu!," tutur dia menegaskan.

Sekali lagi, dia menyatakan bahwa upaya menunda penyelenggaraan pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden/wakil presiden, merupakan tindakan inkonstitusional, anti demokrasi dan melawan kedaulatan rakyat.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.

Bahlil mengatakan bahwa saat ini seluruh negara di dunia tengah menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi.

"Jika melihat dunia usaha. Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur?" kata Menteri Investasi BKPM Bahlil Lahadalia, Senin (10/1/2022).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini