Share

Polisi Ungkap Hotel Penyalur PSK di Cipanas, DPR Minta Pemda Tingkatkan Pencegahan Prostitusi

Carlos Roy Fajarta, · Minggu 02 Januari 2022 15:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 02 337 2526169 polisi-ungkap-hotel-penyalur-psk-di-cipanas-dpr-minta-pemda-tingkatkan-pencegahan-prostitusi-csK5TEPvwJ.jpg Ilustrasi. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Polres Garut pada Kamis (30/12/2021) menggerebek sebuah hotel menyalurkan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk wisatawan di kawasan Cipanas, Garut, Jawa Barat. Keberadaan hotel itu terungkap melalui informasi masyarakat, yang melaporkan tempat itu sebagai lokasi berkumpulnya PSK beserta mucikari mereka.

Terkait hal ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah daerah untuk lebih menekankan aspek pencegahan praktik prostitusi, terutama di kawasan yang menjadi lokasi wisata favorit.

BACA JUGA: Duh! Hotel di Kawasan Wisata Cipanas Jadi Tempat Transaksi PSK Online

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim menyebutkan keberhasilan Jajaran Polres Garut membongkar jaringan dan tempat penyuplai PSK di Cipanas, menjadi pengingat penting untuk pemerintah daerah (pemda).

"Pemda perlu meningkatkan kepedulian atas realitas prostitusi di daerahnya. Mereka harus lebih proaktif berusaha keras mencegah dan memberantasnya," kata Luqman Hakim, Minggu (2/1/2022) ketika dikonfirmasi.

Ia menyebutkan untuk pencegahan dan pemberantasan prostitusi, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan aparat Polisi, tokoh-tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan.

BACA JUGA: Hotel Garut Menyimpan Kisah Esek-Esek

"Meskipun bisnis prostitusi seringkali menggunakan teknologi informasi sebagai media transaksi, bukannya tidak bisa dicegah. Melalui kerjasama pemda dan polisi, maka transaksi prostitusi secara online dapat diawasi oleh tim patroli siber Polri," jelas Luqman Hakim.

Lebih lanjut ia menyebutkan sangat penting bagi semua pihak, khususnya pemda untuk peduli dengan pencegahan prostitusi.

"Karena belakangan ini banyak perempuan di bawah umur yang dijadikan PSK oleh sindikat perdagangan manusia. Karena itu, pada aspek penegakan hukum, menurut saya Polri perlu memakai pasal-pasal pidana perdagangan manusia untuk menjerat sindikat perekrut dan pemasok PSK," pungkas Luqman Hakim.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berharap agar aspek pencegahan dan penegakan hukum lebih dilaksanakan oleh pemangku kepentingan secara konsisten.

"Mesti diusut tuntas. Lihat akar dan aktornya. Semua pihak mesti menganggap berat masalah ini," kata Mardani Ali Sera.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini