Share

Jaksa Agung Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat pada 2022

Erfan Maaruf, iNews · Minggu 02 Januari 2022 03:01 WIB
https: img.okezone.com content 2022 01 02 337 2526115 jaksa-agung-janji-tuntaskan-kasus-pelanggaran-ham-berat-pada-2022-51BiROoSxj.jpg Jaksa Agung ST Burhanuddin (Foto: Okezone)

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin berjanji pada tahun 2022 ini akan menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Penuntasan HAM berat menjadi salah satu dari sembilan rencana program prioritas kejaksaan tahun 2022.

"Berkomitmen melakukan penuntasan perkara HAM yang berat berdasarkan peraturan perundang-undangan," kata Burhanuddin pada catatan akhir tahun 2021 yang disampaikan secara tertulis, Sabtu (1/1/2022).

Saat ini Kejaksaan Agung sedang melakukan penyidikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang terjadi di Papua 2014 lalu. Penyidikan itu dimulai sejak awal Desember tahun lalu dan dikerjakan oleh 22 jaksa senior.

Burhanuddin mengklaim, dirinya telah melakukan terobosan hukum dengan memulai penyidikan Perisitiwa Paniai 2014 tersebut.

Baca juga: Jokowi Tugaskan Jaksa Agung Bentuk Tim Usut Kasus Pelanggaran HAM Berat

Penyidikan Paniai juga disebut sebagai realisasi tujuh program prioritas Kejaksaan tahun lalu, yakni penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat secara tuntas, bermartabat, diterima berbagai pihak, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya sebagai penyidik HAM yang berat membuat terobosan untuk mengatasi kebuntuan hukum dengan melakukan penyidikan umum peristiwa pelanggaran HAM berat Paniai," klaim Burhanuddin.

Baca juga: Jaksa Agung Sebut Hukuman Mati untuk Koruptor Kelas Kakap Bisa Ditindaklanjuti

Peristiwa Paniai merupakan satu dari 13 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 2000 diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc atas usul DPR RI.

Adapun tiga kasus selain Paniai yang terjadi setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebut Mahfud masih terus dipelajari. Ketiganya adalah Peristiwa Wasior (2001), Peristiwa Wamena (2003), dan Peristiwa Jambo Keupok (2003).

Baca juga: Makam Jaksa Agung Pertama dan Kelima Dipindahkan ke Pusara Adhyaksa Cibinong

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini