Share

Bos Perusahaan Swasta Didakwa Menyuap Dody Alex Noerdin Rp4,4 Miliar

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 31 Desember 2021 14:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 31 337 2525525 bos-perusahaan-swasta-didakwa-menyuap-dody-alex-noerdin-rp4-4-miliar-Y2XC9eFCyO.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy didakwa telah menyuap Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebesar Rp4.427.550.000 (Rp4,4 miliar). Suap sebesar Rp4,4 miliar itu, diberikan Suhandy agar perusahaannya bisa mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Muba tahun anggaran 2021.

Demikian terungkap dalam surat dakwaan Suhandy yang telah dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Kamis, 30 Desember 2021, kemarin.

"Terdakwa Suhandy telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan," mengutip surat dakwaan jaksa KPK yang diterima MNC Portal Indonesia, Jumat (31/12/2021).

Baca juga:  Istri Alex Noerdin Diperiksa soal Uang Rp1,5 Miliar yang Ditemukan saat OTT Anaknya

"Yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu yakni memberi uang keseluruhannya sebesar Rp4.427.550.000 kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dodi Reza Alex Noerdin selaku Bupati Musi Banyuasin," imbuh jaksa lewat surat dakwaannya.

Dalam surat dakwaaan Suhandy, sejumlah pejabat di Musi Banyuasin juga diduga turut kecipratan uang suap Rp4,4 miliar. Mereka yang diduga turut menikmati uang suap bersama Dodi Alex Noerdin yaitu, mantan Kadis PUPR Muba, Herman Mayori, serta Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Muba, Eddy Umari.

Baca juga:  KPK Usut Peran Dodi Alex Noerdin dalam Atur Proyek di PUPR Muba

"Agar Doddy Reza Alex Noerdin; Herman Mayori; dan Eddy Umari membantu terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin," ucap jaksa.

Masih merujuk surat dakwaan Suhandy, Dodi Alex Noerdin disebut telah mendapat jatah suap Rp600 juta melalui Eddy Umari. Uang itu merupakan komitmen fee untuk mendapatkan proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Muba. Uang Rp600 juta tersebut kemudian diserahkan Eddy ke Herman Mayori untuk Dodi Alex Noerdin.

Suhandy juga disebut telah menyerahkan uang kepada Dodi melalui Eddy, dan Herman, sebelum proses lelang senilai Rp1 miliar untuk proyek pekerjaan normalisasi Danau Ulak Lia; sebesar Rp437 juta untuk proyek peningkatan jaringan irigasi DIR Epil; sebesar Rp334,8 juta untuk proyek peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan; dan Rp239,5 juta untuk proyek rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III.

Baca juga:  KPK Geledah Ruang Kerja hingga Rumah Dodi Alex Noerdin, Ini yang Didapat

Perusahaan milik Suhandy kemudian menjadi pemenang dari empat paket proyek pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Muba. Keempat proyek itu, yakni rehabilitasi daerah irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 miliar.

Kemudian, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 miliar; peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 miliar; normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 miliar.

Sehingga, total komitmen fee yang telah diterima oleh Dodi Alex Noerdin dari Suhandy terkait empat proyek dimaksud sejumlah Rp2,6 miliar. Suhandy diduga telah menyerahkan uang tersebut kepada Dodi melalui Herman dan Eddi sebagai realisasi komitmen fee.

Selain Dody Alex Noerdin, sejumlah pihak juga kecipratan uang dari Suhandy dengan rincian, Herman Mayori Rp1,089 miliar; Eddy Umari Rp727 juta. Kemudian, Dyan Pratnamas selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Rp190 juta; Frans selaku PPTK Rp91 juta; pihak ULP/panitia lelang Rp320 juta; serta Bendahara Dinas PUPR Muba Rp90 juta.

Atas perbuatannya, Suhandy didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini