Share

KALEIDOSKOP 2021: Titik Terang Revisi Terbatas UU ITE

Qur'anul Hidayat, Okezone · Kamis 30 Desember 2021 10:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 29 337 2524496 kaleidoskop-2021-titik-terang-revisi-terbatas-uu-ite-asoJJ8NUmi.jpg Revisi UU ITE. (Foto: Dok Okezone.com)

JAKARTA – Tahun 2021 segera berakhir. Salah satu yang signifikan terjadi di bidang hukum tahun ini adalah disetujuinya revisi terbatas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Juni 2021. Selanjutnya, revisi tersebut akan dibahas di DPR RI.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, perubahan terbatas atas UU ITE yakni revisi empat pasal yang ada di dalamnya, yakni Pasal 27, 28,29, dan 36. Selain itu, tim kajian mengusulkan penambahan satu pasal yakni 45c.

Mahfud MD

Mahfud menjelaskan, revisi terbatas untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi yang terjadi di masyarkaat. Mahfud mengatakan, revisi UU ITE tidak mungkin dicabut secara keseluruhan karena masih sangat diperlukan untuk mengatur lalu lintas komunikasi di era digital. Bahkan Mahfud menyebut mencabut UU ITE sama saja dengan bunuh diri.

Baca juga: Presiden Jokowi Kirim Surpres Pembahasan Perubahan UU ITE ke DPR

Meski tidak mencabut UU ITE, pihaknya mengeluarkan dua produk. Pertama adalah surat keputusan bersama antara Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri yang isinya tentang pedoman implementasi UU ITE.

Surat keputusan itu berisi kriteria agar UU ITE berlaku sama bagi setiap orang. Kedua adalah revisi terbatas yang sifatnya semantik atau mengubah redaksional yang substantif.

“Misalnya masalah kesusilaan Pasal 27 Ayat 1 sekarang ditegaskan pelaku dapat dijerat pasal itu terkait dengan penyebaran konten kesusilaan adalah pihak yang memiliki niat menyebarluaskan untuk diketahui untuk umum, jadi bukan orang melakukan kesusilaan, tapi yang menyebarkan,” ujar Mahfud, 11 Juni 2021.

Selanjutnya, orang-orang yang bicara mesum atau saling kirim gambar asusila melaui elektronik namun bukan penyebar, maka tak bisa dihukum dengan UU ITE.

“Kalau orang cuma bicara mesum, orang saling kirim gambar atau buat gambar melalui elektronik, tp bukan penyebar tidak apa-apa, apakah tidak dihukum? Dihukum, tapi bukan UU ITE, ada UU sendiri, misal UU Pornografi, bisa dihukum dengan itu,” ucap Mahfud.

Mahfud juga menjelaskan, dalam revisi terbatas UU ITE dibedakan antara perilaku pencemaran nama baik dan fitnah yang tercantum dalam Pasal 27 Ayat 3.

“Di dalam usul revisi kita bedakan antara pencemaran nama baik dan fitnah, sesuai putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, termasuk ancaman pidananya diturunkan,” jelas Mahfud MD.

Mahfud mencontohkan, misalnya ada yang menuduhnya punya banyak tato di punggung dan disebut sebagai anggota preman. “Sesudah diperiksa tidak terbukti, itu fitnah, tapi setelah diperiksa benar ada tato itu pencemaran atau gibah, tetap dihukum, tapi beda, fitnah dan pencemaran,” ucapnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini