Share

Hakim Tolak Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing, Ini Kata KPK

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Senin 27 Desember 2021 15:58 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 27 337 2523291 hakim-tolak-praperadilan-bupati-nonaktif-kuansing-ini-kata-kpk-8xbp7iTGys.jpg Plt Jubir KPK Ali Fikri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Praperadilan Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun gugatan praperadilan terkait keabsahan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK pun mengapresiasi putusan hakim dengan penolakan itu. Lembaga Antikorupsi makin yakin tidak melanggar hukum menangkap Andi dalam OTT.

"KPK apresiasi putusan Hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/12/2021).

"Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku," tambahnya.

Baca Juga: Polda Jateng Hormati Gugatan Praperadilan 13 Tersangka Transfer Dana Palsu

Ali mengatakan, dalam pertimbangannya Hakim praperadilan menyatakan KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK.

"Hakim dalam pertimbangannya juga memutuskan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berdasar atas hukum, sehingga tindakan Termohon dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum," ujarnya.

Baca Juga: 5 Fakta Dugaan Penistaan Agama Yahya Waloni, Kini Masuki Babak Baru

Usai putusan tersebut, kata Ali, KPK melanjutkan penyidikan terhadap Andi dan segera menyelesaikan berkas dakwaan untuk segera disidangkan. "Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra (AP), dan General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso (SDR), sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai KPK menggelar OTT di Kabupaten Kuansing, Riau, pada Senin, 18 Oktober 2021.

Andi Putra diduga telah menerima suap sebesar Rp700 juta secara bertahap dari Sudarso terkait pengurusan izin perpanjangan HGU sawit PT Adimulia Agrolestari. Uang sebesar Rp700 juta tersebut merupakan realisasi awal dari komitmen fee yang telah disepakati oleh keduanya.

Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Andi Putra selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini