Share

6 Pejabat Tidak Terima Dimutasi dan Gugat ke PTUN, Begini Respons Kemenag

Tim Okezone, Okezone · Selasa 21 Desember 2021 18:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 21 337 2520536 6-pejabat-tidak-terima-dimutasi-dan-gugat-ke-ptun-begini-respons-kemenag-dgVrE456UH.jpg Nizar Ali. (Foto: Dok Kemenag)

JAKARTA – Sebanyak enam pejabat Eselon I di Kementerian Agama (Kemenag) tak terima dimutasi ke jabatan fungsional per 6 Desember 2021. Mereka pun berencana melakukan gugatan ke PTUN terkait keputusan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Terkait hal ini, Sekjen Kemenag Nizar Ali mempersilakan para pejabat tersebut untuk menggugat ke PTUN. Dia menegaskan mutasi sudah sesuai ketentuan. "Gugatan ke PTUN merupakan hak yang bersangkutan dan memang diatur dalam undang-undang. Jadi silakan saja," jelas Nizar di Jakarta, Selasa (21/12/2021).

Adapun keenam pejabat itu adalah Inspektur Jenderal, Kepala Balitbang-Diklat, serta Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nizar mengatakan bahwa mutasi bertujuan untuk penyegaran organisasi.

Menurut Nizar, selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK), Menag memiliki kewenangan untuk memutasi personel organisasinya dengan beragam pertimbangan, salah satunya penyegaran.

Baca juga: Menag Mutasi 6 Pejabat Eselon 1, Inspektur Jenderal hingga Dirjen Bimas Kristen

Nizar membantah mutasi yang dilakukan sebagai bentuk hukuman. Dia menegaskan mutasi adalah hal bisa dan setiap ASN harus siap untuk ditugaskan di manapun.

"Yang pasti, mutasi yang saat ini diambil itu bukan hukuman, tapi upaya penyegaran organisasi. Ini hal biasa. Setiap ASN harus siap ditempatkan dan dipindahkan. Pastinya ada pertimbangan yang menjadi hak pejabat pembina kepegawaian untuk tidak disampaikan kepada yang bersangkutan," ucapnya.

Dijelaskan Nizar, mutasi juga dalam rangka pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Ini sekaligus menjadi bagian dari pola dari pembinaan karir pegawai.

"Sebagai bagian dari upaya penyegaran dan peningkatan kinerja, mutasi harus dimaknai dari sudut pandang kepentingan kementerian, bukan kepentingan orang per orang atau kelompok," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini