Share

Beredar Surat Penyelidikan Palsu KPK terkait Muktamar NU, Firli Bahuri : Itu Tindak Pidana

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Selasa 21 Desember 2021 10:42 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 21 337 2520216 beredar-surat-penyelidikan-palsu-kpk-terkait-muktamar-nu-firli-bahuri-itu-tindak-pidana-UP0A4PS6Qb.jpg Ketua KPK Firli Bahuri. (Foto : Sindo)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menegaskan tidak pernah menandatangani surat perintah penyelidikan (sprinlidik) terkait Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU).

Hal tersebut menanggapi beredarnya sprinlidik mengatasnamakan KPK yang berkaitan dengan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU). Di dalam sprinlidik itu dibubuhi tanda tangan Firli Bahuri.

"Saya tidak pernah tanda tangan dokumen tersebut," kata Firli dalam keterangannya, Selasa (21/12/2021).

Firli pun langsung memerintahkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto untuk mengusut sprinlidik tersebut dan memidanakannya.

"Mas Karyoto, tolong dilacak dan ungkap karena itu jelas perbuatan pidana," tutur Firli.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengaku telah menerima informasi beredarnya sprinlidik tersebut. KPK langsung bergerak cepat dan mengecek keaslian sprinlidik tersebut. Hasilnya, sprinlidik yang berkaitan dengan Muktamar ke-34 NU tersebut adalah tidak benar alias hoaks.

"KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa surat tersebut palsu. Surat tersebut tidak sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di KPK," tegas Ali melalui pesan singkatnya, Selasa (21/12/2021).

"Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK," tuturnya.

Baca Juga : KPK Pastikan Surat Penyelidikan Terkait Muktamar NU Palsu

Sebagaimana diketahui, beredar adanya sebuah gambar yang menampilkan sprinlidik berkaitan dengan Muktamar ke-34 NU dengan foto Ketua KPK Firli Bahuri. Dalam gambar yang tersebar luas tersebut, KPK tertulis sedang membuka penyelidikan terkait Muktamar ke-34 NU.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Masih dari gambar tersebut, KPK tertulis melakukan penyelidikan setelah menerima banyak pengaduan masyarakat ihwal pungutan kepada ASN di Kementerian Agama (Kemenag) dan pemberian uang dari Kemenag untuk pemenangan calon kandidat tertentu.

Dalam surat itu pula terdapat imbauan kepada seluruh pihak yang telah menerima uang agar mengembalikannya dan melapor dengan menghubungi nomor telepon yang tertera. Tak hanya itu, gambar tersebut juga dibubuhi kalimat : 'Sprin Penyelidikan Keluar, Waktunya Nunggu Siapa yang Pakai Baju Orange.'

KPK berharap adanya peran aktif dari masyarakat jika mendapat informasi soal kejanggalan dari lembaga antirasuah. Masyarakat diminta untuk melapor atau menyampaikan pengaduannya melalui email atau nomor telepon resmi KPK. Atau bisa juga langsung menyampaikan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan.

"Sebab KPK berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat," ucap Ali.

Atas dasar itu, KPK dengan tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

"Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke Call Center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat," ujar Ali.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini