Share

KPK Dukung Upaya Pemerintah Percepat RUU Perampasan Aset, Ini Alasannya

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 21 Desember 2021 06:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 21 337 2520113 kpk-dukung-upaya-pemerintah-percepat-ruu-perampasan-aset-ini-alasannya-T1U3YuQ9d7.jpg Plt Juru bicara KPK, Ali Fikri (foto: dok MNC Portal)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya pemerintah mempercepat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana untuk segera disahkan. Sebab, dengan disahkannya RUU tersebut, memudahkan upaya KPK dalam mengembalikan kerugian keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi.

"Pada peringatan Hakordia, Presiden menyampaikan upaya pemerintah yang terus mendorong pengesahan RUU perampasan aset. Harapannya, melalui UU tersebut, KPK akan memiliki amunisi extra dalam upaya asset recovery para pelaku korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (21/12/2021).

Baca juga: Pemerintah Mohon ke DPR untuk Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK kini lebih fokus pada pemulihan kerugian keuangan negara dari hasil kejahatan para pelaku korupsi. KPK tidak ingin penegakan hukum hanya memberikan efek jera, melainkan juga optimalisasi terhadap pemulihan keuangan negara.

"Sehingga penegakkan hukum tindak pidana korupsi, tidak hanya memberikan efek jera tapi juga mengedepankan optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut," terang Ali.

Baca juga: Buru Aset BLBI, Wamenkumham Sebut Pemerintah Perlu UU Perampasan Aset

KPK sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terutama, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang dalam beberapa kesempatan fokus ingin menjadikan Indonesia bersih dari korupsi.

"KPK mengapresiasi dukungan penuh pemerintah melalui Presiden dan Wakil Presiden, yang telah memberikan perhatian dan berbagai upaya nyata untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia, agar lebih optimal dan memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat secara luas," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pemerintah terus mendorong agar Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana segera ditetapkan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

"Pemerintah terus mendorong segera ditetapkannya Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana," kata Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Desember 2021.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini