Share

KPK Bikin Terobosan Baru terkait Penghitungan Kerugian Negara, Diterapkan di Kasus RJ Lino

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 17 Desember 2021 13:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 17 337 2518544 kpk-bikin-terobosan-baru-terkait-penghitungan-kerugian-negara-diterapkan-di-kasus-rj-lino-0GUpJ2NceA.jpg RJ Lino (Foto : Sindo)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat terobosan baru terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Terobosan tersebut telah diterapkan KPK di kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino (RJ Lino).

Di kasus RJ Lino, KPK melakukan penghitungan kerugian keuangan negara mandiri dengan berkoordinasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian keuangan negara di kasus RJ Lino, dihitung oleh Acounting Forensic pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK.

"Maka, jika perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, seluruh pertimbangan hakim termasuk terkait penghitungan kerugian negara dimaksud tentu akan menjadi terobosan baru bagi KPK dan pemberantasan korupsi ke depan dalam menangani perkara korupsi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (17/12/2021).

Lebih lanjut, Ali mengapresiasi vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap RJ Lino yang telah memasukkan penghitungan kerugian keuangan negara oleh KPK dalam pertimbangan putusannya. Meskipun, saat ini putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

"Ada tidaknya kerugian keuangan negara pada perkara tipikor penting diketahui, sehingga dapat disimpulkan memenuhi atau tidak unsur pidananya," ujar Ali Fikri.

Baca Juga : Curhat RJ Lino : Enggak Korupsi, tapi Dipenjara 4 Tahun

Sebagaimana diketahui, kerugian keuangan negara merupakan salah satu jenis korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penghitungan kerugian tersebut penting dilakukan guna pemulihan keuangan negara atas hasil tindak pidana korupsi.

"Nilai penghitungan keuangan negara juga penting dalam proses asset recovery pada eksekusi putusan inkracht nantinya. Namun sejauh ini, perkara dengan terdakwa RJ Lino tersebut masih berproses. Sehingga kami tentu akan menunggu sampai perkara tersebut inkracht," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan RJ Lino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemeliharaan tiga QCC di Pelindo II. Lino dinyatakan bersalah telah merugikan negara 1,9 juta dolar AS atau setara Rp28 miliar.

RJ Lino terbukti telah memperkaya perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) hingga mencapai 1,9 Juta dolar AS dari pengadaan tiga QCC tersebut. Perbuatannya itu dianggap melawan hukum karena telah mengintervensi pengadaan QCC lewat jabatannya.

Atas perbuatannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan terhadap RJ Lino. Namun demikian, hakim tidak memutuskan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti atas kerugian negara yang ditimbulkan oleh RJ Lino.

Putusan tersebut sempat diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat antara tiga hakim yang memutus perkara RJ Lino. Perbedaan pendapat tersebut terjadi antara Ketua Majelis Hakim Rosmina dengan dua Hakim Anggotanya, Teguh Santoso dan Agus Salim.

Di mana, Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan bahwa RJ Lino tidak terbukti bersalah seperti apa yang ada dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan dua Hakim Anggota, Teguh Santoso dan Agus Salim menyatakan bahwa RJ Lino bersalah.

RJ Lino dinyatakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini