Share

Pemerintah Pernah Ajukan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD: DPR Tidak Setuju

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 14 Desember 2021 09:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 337 2516612 pemerintah-pernah-ajukan-ruu-perampasan-aset-mahfud-md-dpr-tidak-setuju-xI67l6n4mO.jpg Menko Polhukam, Mahfud MD (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyataka bahwa, Pemerintah pernah mengajukan RUU Perampasan Aset dan Pembatasan Transaksi Uang Kartal atau Uang Tunai kepada DPR pada tahun 2021 lalu.

"Nah sebenarnya pada tahun 2021 ini Pemerintah sudah mengajukan dua rancangan terkait dengan pemberantasan korupsi yaitu rancangan undang-undang tentang perampasan aset dalam tindak pidana dan rancangan UU pembatasan transaksi uang kartal atau uang tunai. Itu yang diajukan ke DPR agar bisa dijadikan undang-undang," kata Mahfud dalam siaran virtual di YouTube Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Baca juga:  Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Harap DPR Jadikan Prioritas

Namun, kata Mahfud, ketika itu, DPR memutuskan bahwa tidak menjadikan kedua RUU yang diajukan oleh Pemerintah itu menjadi suatu yang harus diprioritaskan.

"Nah tetapi kedua RUU tersebut di DPR pada tahun 2021 tidak menjadi prioritas. Artinya DPR tidak setuju lah," ujar Mahfud.

Baca juga:  RUU Perampasan Aset, Berikut Barang-Barang yang Bisa Diambil Alih Negara

Meski begitu, Mahfud mengungkapkan, ada semacam percintaan dari Pemerintah kepada DPR bisa dipertimbangkan untuk diutamakan di tahun 2022 mendatang.

"Namun ketika itu ada kesepakatan ya kalau tidak bisa dua-duanya, Pemerintah usul salah satunya maka pada waktu itu ada semacam pengertian secara lisan saja begitu bahwa oke yang UU tentang perampasan aset tindak pidana itu bisa dipertimbangkan untuk masuk di tahun 2022," ucap Mahfud.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Mahfud mengatakan, RUU yang diajukan Pemerintah itu dalam rangka semangat antikorupsi. Sehingga, setiap tindakan yang bersifat koruptif dalam segera di cegah ataupun diberangus.

"Maksudnya aset tindak pidana itu bisa segera dirampas kemudian orang berbelanja dalam di luar tertentu harus lewat bank, agar apa, agar diketahui sumbernya dari mana dan dikirim ke mana. Tidak boleh langsung dari tangan ke tangan kalau misalnya sampai Rp100 juta misalnya," papar Mahfud.

"Ini lebih mudah karena tindak pidananya sudah jelas tinggal bagaimana perampasan asetnya ketika seorang terdakwa atau tersangka misalnya hilang, tidak muncul dan sebagainya. Itu akan lebih mudah daripada undang-undang tentang pembatasan belanja uang tunai itu," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini