Share

Menteri LHK Siti Nurbaya : Indonesia Sudah Terapkan "Green Development"

Angkasa Yudhistira, Okezone · Senin 13 Desember 2021 22:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 13 337 2516495 menteri-lhk-siti-nurbaya-indonesia-sudah-terapkan-green-development-ov3qx25UuY.jpg Menteri LHK Siti Nurbaya (Foto : Kementerian LHK)

JAKARTA - Taman Kehati dan Ekoriparian Tjimanoek, Indramayu, Jawa Barat merupakan langkah dan bukti nyata pelaksanaan pembangunan hijau atau green development di Indonesia. Hal trsebut disampaikan Menteri Lingkungn Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya saat meresmikan taman tersebut secara langsung.

“Apa yang kita lihat dan saksikan pada hari ini, sejak tadi di Taman Kehati Indramayu dan saat ini di Ekoriparian Tjimanoek merupakan langkah dan bukti nyata pelaksanaan pembangunan hijau (green development) di Indonesia,” ujar Menteri Siti Nurbaya ketika meresmikan Ekoriparian Tjimanoek, Senin (13/12/2021).

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Siti Nurbaya mengatakan Ekoriparian Tjimanoek yang dapat dinikmati saat ini, baru merupakan tahap awal dari tiga tahap pembangunan secara lengkap. Terkait dengan itu, Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Direksi PT. Polytama Propindo dan tentunya juga kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah berupaya dalam mengurangi potensi pencemaran lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan gas rumah kaca dan dalam upaya menjaga kestabilan iklim global.

“Selain fungsi-fungsi tadi, saya juga berharap kedua fasilitas ini dapat menjadi sarana pendidikan, wisata kuliner dan budaya serta sumber ekonomi baru bagi masyarakat Indramayu pada khususnya,” katanya.

Menurut Siti Nurbaya, semua langkah ini tentu tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak, terutama masyarakat. Karena itu, pada kesempatan ini saya mohon dukungan dan partisipasi masyarakat dan tentunya peran Pemerintah Daerah dalam menjaga dan memelihara fasilitas ini, sehingga manfaatnya dapat kita nikmati secara berkelanjutan.

Sementara Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK, Sigit Reliantoro mengatakan, pembangunan Taman Kehati dan Ekoriparian Tjimanoek ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dunia usaha, pemerintah daerah, dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk pembangunan pembangunan infrastruktur hijau.

Baca Juga : Menteri Siti Tak Mau Ada Kesenjangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

“Pembangunan infrastruktur hijau ini memiliki ciri antara lain adalah penerapan pengetahuan yang inovatif tentang alam, terinspirasi oleh produk alam, meniru proses alam untuk memecahkan masalah lingkungan dan sosial secara efektif sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,”ujar Sigit.

Sigit memaparkan, berdasarkan catatan Ditjen PPKL, pada 2020 ada Rp.6,2 triliun kontribusi dunia usaha untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini yang sebagian besar berupa pembangunan infrastruktur hijau. “Mudah-mudahan kegiatan seperti ini akan semakin terarah karena salah satu kriteria PROPER adalah bagaimana membangun community development yang di dalamnya terintergrasi dengan adaptasi perubahan iklim serta perlindungan keanekaragaman hayati,” tambahnya.

Acara peresmian Ekoparian Tjimanoek ini dihadiri juga oleh Anggota Komisi IV DPR-RI H. Ono Surono, Bupati Indramayu, Forkopimda Kabupaten Indramayu, Direktur Utama dan Jajaran Direksi PT. Polytama Propindo, pegiat lingkungan.

Pesan “Glasgow Climate Pact”

Lebih lanjut Menteri LHK, Siti Nurbaya mengungkapkan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan tahun 2021 - 2030 sebagai Dekade Restorasi Ekosistem. Rentang waktu ini dipilih berdasarkan literatur dan informasi dari berbagai ahli, yang menyebutkan bahwa dalam sepuluh tahun kedepan merupakan periode terpenting yang diperlukan untuk mencegah bencana akibat perubahan iklim, serta untuk menjaga keanekaragaman hayati. Dekade Restorasi Ekosistem juga untuk mencegah, menghentikan dan membalikkan degradasi ekosistem di seluruh dunia.

Conference of the Parties ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change atau COP-26 UNFCCC yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober - 12 November 2021 di Glasgow serta dihadiri oleh 121 kepala negara dan kepala pemerintahan, termasuk Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tertuang dalam Glasgow Climate Pact, antara lain:

1.pengakuan bahwa dampak perubahan iklim akan lebih rendah pada peningkatan suhu bumi 1,5°C dibandingkan dengan 2°C dan memutuskan untuk mengejar upaya membatasi suhu meningkat sampai 1,5°C; dan

2.mengakui pula bahwa membatasi pemanasan global hingga 1,5°C membutuhkan upaya yang cepat, mendalam dan berkelanjutan dalam pengurangan gas rumah kaca (GRK) global termasuk CO2 sebesar 45 persen pada tahun 2030 dari tahun 2010 dan menjadi net-zero di pertengahan abad ini serta pengurangan besar gas rumah kaca lainnya termasuk methane.

Glasgow Climate Pact menyerukan kepada para pihak untuk mempercepat pengembangan, penyebaran dan pendistribusian teknologi, dan penerapan kebijakan, untuk transisi menuju sistem energi rendah emisi, termasuk dengan cepat meningkatkan penyebaran pembangkit listrik bersih dan langkah-langkah efisiensi energi, mempercepat upaya menuju penghentian bertahap pembangkit listrik tenaga batu bara dan penghentian subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien, sambil menyediakan dukungan yang ditargetkan kepada yang termiskin dan paling rentan sesuai dengan keadaan nasional dan mengakui perlunya dukungan menuju transisi yang adil.

Glasgow Climate Pact juga menekankan pentingnya melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem, termasuk hutan dan ekosistem darat dan laut lainnya, untuk mencapai tujuan global jangka panjang dari Konvensi dengan bertindak sebagai penyerap dan penampung gas rumah kaca dan melindungi keanekaragaman hayati, sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan.

Indonesia sangat berkepentingan dalam agenda perubahan iklim karena kondisi geografis, klimatologis, demografis dan sosial ekonomi yang rentan, seperti: banjir, longsor, kekeringan, kenaikan muka air laut dan kebakaran hutan, dll yang merugikan perekonomian, lingkungan, kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengendalian laju deforestasi, penghentian konversi hutan primer dan gambut, serta penurunan kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi hutan dan mangrove. Dalam kaitan itu pula kebijakan pemerintah saat ini dan ke depan adalah mendorong dan memajukan pembangunan hijau, green economy, green energy untuk green industry serta bekerja sama dan kolaborasi dalam dan luar negeri, kemitraan global.

Langkah tersebut telah dibuktikan dengan keberhasilan capaian rendahnya tingkat deforestasi di tahun 2020, yaitu seluas 115 ribu Ha/tahun dibandingkan dengan dua-tiga tahun sebelumnya seluas 400 ribu hektar/tahun dan diawal tahun 2000-an hingga 2-3 juta hektar/tahun. Sektor Kehutanan akan mampu mencapai netral karbon di tahun 2030. Dan pada prospek lingkungan di sektor sampah juga sedang terus diupayakan penanganannya dengan sistem sampah menjadi sumberdaya dan dengan daur ulang serta ekonomi sirkuler.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini