Share

Jokowi Boyong Sejumlah Menterinya Hadiri Hakordia 2021 di KPK

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 09 Desember 2021 09:26 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 09 337 2514247 jokowi-boyong-sejumlah-menterinya-hadiri-hakordia-2021-di-kpk-1YbLSCowuz.jpg Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri di acara Hakordia 2021 (foto: dok biro pers)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021). Ia nampak memakai busana batik lengan panjang.

Kepala Negara juga memboyong sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ke Gedung Merah Putih KPK. Mereka antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna H. Laoly.

Baca juga: Hari Ini, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Hakordia 2021 di KPK

Hadir pula Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Menpan-RB Tjahjo Kumolo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan lain-lain.

Jokowi nampak duduk disamping Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Kepala Negara akan memberikan pidato dalam peringatan Hakordia 2021 ini.

Baca juga: Tiba di KPK, Presiden Jokowi Disambut Firli Bahuri

Berdasarkan catatan MNC Portal, Jokowi berhalangan hadir di Hakordia 2019. Saat itu Kepala Negara diwakili oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian pada Hakordia 2020 Presiden Jokowi menghadiri perhelatan itu secara virtual.

Pada Hakordia 2020, Presiden Jokowi menegaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Ia tak ingin pemberantasan korupsi menjadi padam.

Jokowi berujar, sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak serta memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah.

Kepala Negara menyampaikan, profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi.

“Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi,” ujarnya dilansir dari laman Sekretariat Kabinet.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini