Dukung RUU TPKS, DPR: Pencegahan Kekerasan Seksual Jadi Tanggung Jawab Bersama

Antara, · Rabu 08 Desember 2021 20:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 08 337 2514065 setujui-ruu-tpks-dpr-kekerasan-seksual-jadi-tanggung-jawab-bersama-ROQr3jXmSb.jpg Anggota DPR Intan Fauzi/ ist

JAKARTA – Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Pleno Baleg setelah mendengarkan pendapat sembilan fraksi. Dari sembilan fraksi yang telah menyampaikan pendapatnya, ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju, satu fraksi meminta menunda, dan satu fraksi menolak.

(Baca juga: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat Selama Pandemi)

"Saya tanyakan kepada bapak dan ibu anggota Baleg DPR apakah draf RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi usul inisiatif DPR," kata Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

(Baca juga: Santriwati Korban Pemerkosaan Guru Cabul di Bandung Lahirkan 8 Bayi)

Seluruh anggota Baleg DPR lantas menyatakan setuju RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR. "Tujuh fraksi setuju, satu fraksi meminta menunda karena masih perlu mendengar pendapat masyarakat, yaitu Golkar, sedangkan fraksi menolak adalah Fraksi PKS," tutupnya.

Sementara itu, bagi Fraksi PAN DPR RI, RUU TPKS adalah momentum penting bagi penanganan masalah Kekerasan Seksual secara menyeluruh. Menurut Intan Fauzi inilah momentum penting Negara hadir menindak tegas pelaku kekerasan dan pelecehan seksual.

“Oleh karena itu Fraksi PAN DPR RI menyatakan bahwa pasal-pasal dalam RUU TPKS ini harus dapat mengatur secara eksplisit hal-hal terkait penanganan kekerasan seksual yang meliputi pencegahan, perlindungan korban, rehabiltasi pelaku dan pemulihan korban,” kata Intan, Legislator Dapil Kota Bekasi dan Depok.

Berkaitan dengan korban kekerasan seksual, Fraksi PAN DPR RI memandang perlu penghapusan stigma terhadap korban untuk melibatkan partisipasi masyarakat sehingga korban merasa dilindungi dan diterima di dalam pergaulan sosial.

“Pencegahan kekerasan seksual menjadi tanggung jawab kita bersama dan perlu melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga dan segenap lapisan masyarakat,”ujarnya.

Dia juga menegaskan Fraksi PAN menilai bahwa pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak seharusnya diatur di dalam RUU TPKS ini.

“Fraksi PAN DPR RI menilai kekerasan seksual terhadap anak harus diatur dalam RUU TPKS ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat norma dan aturan yang sudah ada di dalam UU tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitan itu, perlu dilakukan sinkronisasi terhadap seluruh aturan perundang-undangan yang sudah ada,’ lanjutnya.

Terakhir, Fraksi PAN berpandangan bahwa Pencegahan Kekerasaan Seksual dan perlindungan korban harus tetap pada koridor penegakan hukum dan moral agama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila khususnya sila pertama, tegas Intan Fauzi.

“Pancasila harus menjadi landasan dalam berbagai upaya pencegahan yang dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah, korporasi, organisasi maupun masyarakat dan individu,” tutup Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini