Cerita Guru hingga Kepala Sekolah Dilatih Jadi Agen KPK

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 03 Desember 2021 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 337 2511641 cerita-guru-hingga-kepala-sekolah-dilatih-jadi-agen-kpk-vAtxHwcqCT.jpg Agen Antikorupsi KPK (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih tenaga pendidik yang meliputi guru hingga kepala sekolah di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk menjadi agen penyuluh antikorupsi. Bukan hanya tenaga pendidik, KPK juga menjaring Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kaltara untuk menjadi agen antikorupsi.

Para guru dan ASN di Kaltara dilatih lewat Diklat Calon Penyuluh Antikorupsi dan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Dian Novianthi mengakui sengaja melatih tenaga pendidik untuk jadi agen antikorupsi agar lebih efektif dan efisien.

"Kami menilai tenaga pendidik punya peran strategis dalam pencegahan korupsi dan bisa menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang lebih efisien dan efektif," kata Dian Novianthi melalui keterangan resminya, Jumat (3/12/2021).

Dian membeberkan, diklat calon penyuluh antikorupsi yang diadakan Kalimantan Utara ini berlangsung sejak 26 November 2021. Di mana, sambungnya, diklat ini diikuti oleh guru, kepala sekolah, hingga pengawas sekolah tingkat SMA atau SMK sebanyak 30 orang.

Baca juga: Setnov dan Anas Tak Ikut Penyuluhan Antikorupsi KPK, Kenapa?

Sedangkan sertifikasi penyuluh antikorupsi berlangsung pada 1 hingga 3 Desember 2021. Sertifikasi penyuluh antikorupsi diikuti oleh enam orang dari ASN Inspektorat Provinsi, BPSDM, dan Disdikbud Provinsi.

Baca juga: Perangi Korupsi, KPK Gembleng Napi Asimilasi di Lapas Sukamiskin

"Kegiatan diklat calon penyuluh antikorupsi merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2020 terkait Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Kalimantan Utara," kata Dian.

Dian berharap guru hingga kepala sekolah yang mengikuti diklat ini dapat meningkatkan kompetensi teknis. Adapun, kompetensi tekhnis terdiri atas kapasitas pengetahuan dan keterampilan antikorupsi.

"Sehingga bisa menjadi modal awal dalam implementasi pendidikan antikorupsi, khususnya dapat menjadi bekal untuk mengikuti sertifikasi penyuluh antikorupsi pada proses selanjutnya," sambungnya.

Baca juga: Pesan Ketua KPK ke Pegawai Pajak: Jangan Pernah Lagi Memperkaya Diri dengan Korupsi!

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini