Share

Perludem Soroti Rekrutmen Partai Politik, Dianggap Terlalu Elitis dan Tak Akuntabel

Riezky Maulana, iNews · Jum'at 03 Desember 2021 19:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 03 337 2511624 perludem-soroti-rekrutmen-partai-politik-dianggap-terlalu-elitis-dan-tak-akuntabel-ljq8lf6OcI.jpg Ilustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)

JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyoroti beberapa realitas rekrutmen partai politik di Indonesia. Menurut dia, anggota partai politik tidak memiliki kedaulatan.

Dia menjelaskan, anggota parpol dan pemilih hanya diingat partai saat momentum tertentu, seperti pendaftaran partai politik politik untuk menjadi peserta pemilu dan ketika pemungutan suara di TPS berlangsung.

"Karena kalau partai ingin jadi peserta pemilu, dia harus punya 1.000 anggota ketika proses verifikasi faktual di KPU atau kemudian dia ingin menang pemilu lolos ambang batas parlemen maka dia harus mampu mengumpulkan suara pemilih," ujar Titi dalam webinar bertajuk Konvensi Rakyat: Jalan Baru Menuju Demokrasi yang Lebih Sehat, Jumat (3/12/2021).

Kemudian, kata Titi, Caleg bekerja secara instan hanya pada saat masa kampanye. Menurutnya, pendekatan itu menggunakan cara yang terbatas dan singkat.

"Massa kampanye kan tidak panjang, kurang dari 1 tahun hanya kurun 8 hingga 9 bulan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, dalam proses rekrutmen politik di Indonesia dilakukan secara tertutup elitis dan tidak akuntabel. Proses itulah yang nantinya dapat membuat jarak bagi anggota dan pemilih.

"Hal ini akhirnya membuat rekrutmen politik citranya sangat jauh dari politik gagasan, tetapi politik elitis, politik yang dekat dengan siapa yang berkuasa di partai," jelasnya.

Menurut Titi, hal itu nantinya berimplikasi pada sebuah tendensi terjadinya praktik politik transaksional. Sebab, banyak terdengar kabar burung bahwa untuk melanggeng ke dunia politik membutuhkan mahar.

"Kita mendengar untuk mendapat nomor 1 harus sekian ratus juta bahkan miliar. Nah hal-hal ini justru membuat kredibilitas rekrutmen politik yang demokratis tadi akhirnya menjadi tidak tercipta," katanya.

Oleh karenanya, sambung Titi, rekrutmen politik harus kembali pada esensi dasar sebagai sebuah proses yang merefleksikan kaderisasi secara demokratis serta tidak menutup ruang partisipasi politik.

"Dia harus didesain terukur dan mampu dinilai akuntabilitasnya secara terbuka oleh publik. Tidak lagi kemudian ukuran-ukura rekrutmen berbasis kaderisasi secara demokratis itu menjadi ukuran yang tidak punya standar penilaian yang terbuka," katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini