Ketua KPK: Jangan Ada Lagi Korupsi Perizinan Investasi!

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 02 Desember 2021 00:08 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 02 337 2510539 ketua-kpk-jangan-ada-lagi-korupsi-perizinan-investasi-3ahVjjrNIH.jpg Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Okezone)

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, salah satu unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Untuk itu, konsumsi masyarakat maupun pemerintah akan meningkat jika kegiatan usaha meningkat. Namun, kegiatan usaha akan meningkat jika kegiatan investasi juga meningkat.

"KPK berharap tidak ada lagi tindak pidana korupsi terkait perizinan investasi dan usaha. Kepala daerah juga memiliki peran untuk menjamin kepastian kemudahan investasi dan izin usaha. Hal ini penting, karena faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja APBN/APBD, konsumsi masyarakat, dan investasi,” ujar Firli dalam Seminar Nasional bertema “Transformasi Perizinan Berbasis Risiko pada Sektor Tambang”, Rabu, 1 Desember 2021 di Aula Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang merupakan rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021.

Baca Juga:  Gandeng KPK, Menag Gus Yaqut Minta ASN Menjadi Teladan Lawan Korupsi

Menurut Firli, tindak pidana korupsi bukan saja kejahatan serius, merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi lebih dari itu, korupsi merampas hak-hak rakyat. Tindak pidana korupsi juga termasuk kejahatan kemanusiaan karena merampas hak asasi manusia.

“Kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan publik bisa turun kalau korupsi tidak bisa kita selesaikan. Corruption is a crime against humanity,” tegas Firli.

KPK, sambung Firli, menerapkan 3 strategi pemberantasan korupsi yaitu melalui pendidikan, pencegahan dan penindakan. Seperti yang dilakukan hari ini, sambungnya, merupakan upaya pendidikan dan pencegahan. Ia pun berharap jangan ada lagi sistem yang ramah terhadap korupsi.

"Pendidikan masyarakat menjadi penting karena KPK ingin ikut berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan kita tanamkan nilai-nilai antikorupsi, kita bangun karakter dan budaya antikorupsi. Dari budaya, akan terbentuk peradaban antikorupsi," kata Firli.

Baca Juga:  Ketua KPK Ogah 'Pasung' Orang dengan Status Tersangka Terlalu Lama

Di kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Mazi menyampaikan bahwa tema Hakordia 2021 “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi” sangat sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sultra untuk bersatu bersinergi dengan KPK dan stakeholder terkait dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sultra.

Ali Mazi menuturkan dengan terbitnya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, PP Nomor 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dan PP Nomor 6/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, maka proses perizinan berusaha termasuk usaha pertambangan di Provinsi Sultra telah sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS).

"Kami sangat antusias dalam kegiatan seminar ini, semoga outputnya dapat menambah wawasan, pemahaman bersama dan memberi manfaat besar dalam pelaksanaan perizinan usaha agar lebih mudah, efektif, efisien, transparan dan terhindar dari praktik KKN," ujar Ali Mazi.

Dalam rangka memperingati Hakordia 2021, sambungnya, Pemprov Sultra meluncurkan aplikasi belanja online Sultra atau “Bosara” untuk fasilitasi UMKM lokal agar bergabung dalam marketplace dan melibatkan mereka dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di daerah masing-masing sebagai wujud implementasi program Bela Pengadaan.

Sementara itu, mewakili Menteri, Staf Ahli Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Heldi Satrya Putera hadir menjelaskan tentang perkembangan realisasi investasi tahun 2020-2021 dan rencana realisasi investasi di tahun mendatang.

"Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 - 6 persen pada tahun 2022, maka realisasi investasi harus tumbuh 22 - 33 persen. Oleh karena itu, target tahun ini Rp900 triliun. Tahun depan Bapak Presiden memberikan arahan agar realisasi investasi mencapai Rp1.200 triliun. Ini tentu bukan hal mudah mengingat pandemi Covid masih terus terjadi,” ujar Heldi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini