Bahaya KDRT, Sisakan Trauma Mendalam pada Korban hingga Munculkan Masalah Baru

Bima Setiyadi, MNC Portal · Rabu 01 Desember 2021 15:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510321 bahaya-kdrt-sisakan-trauma-mendalam-pada-korban-hingga-munculkan-masalah-baru-nIuvGDiTWN.jpg Ilustrasi (Foto: Colorado Family Law Guide)

JAKARTA - Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan banyak dampak terhadap para korban. Selain menimbulkan ketakutan dan trauma mendalam pada korban, KDRT juga memunculkan sejumlah masalah baru.

Psikolog Untag Surabaya, Dr MG Bagus Ani Putra, Psi mengatakan, setiap korban KDRT akan menjadi trauma, benci, merasakan permusuhan dan dendam. "Dari ketiga ini bisa kita simpulkan bahayanya KDRT,” kata Bagus.

Bagus mengatakan, tidak aneh apabila pada akhirnya kasus KDRT hanya memunculkan masalah baru. Ketakutan membuat korban menyimpan rasa ingin membalas dendam memunculkan karakteristik para korban untuk melindungi dirinya. Sikap keras hingga berujung KDRT lainnya pun bermunculan di kemudian hari.

Dia mencontohkan ketika ada anak yang menyaksikan ibunya mengalami kekerasan dari sang ayah. Tanpa proses penyembuhan yang tuntas, maka potensi ketakutan dan perlawanan tak ingin menjadi korban memunculkan dendam.

Baca juga: 5 Benda yang Digunakan Pelaku Pembunuhan Sadis, dari Palu hingga Tabung Gas

“Mungkin dia akan menjadi pelaku KDRT bagi anaknya atau bahkan menjadi pemicu KDRT yang dilakukan suaminya,” tuturnya.

Sayangnya dalam masyarakat Indonesia, kasus KDRT cenderung banyak, tapi sedikit yang dilaporkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor mulai dari ekonomi, psikologis, dan lain lain.

Baca juga: 4 Kasus Maut KDRT, dari Gara-Gara Harta hingga Wanita Lain

“Kenapa tak muncul, karena umumnya korban takut. Misal, suaminya melakukan KDRT, terus istrinya nggak mau melapor karena takut suami sebagai tulang punggung keluarga membuat ekonominya terganggu. Belum lagi psikologis terhadap anaknya nanti,” katanya.

Walau demikian, Bagus menyarankan setiap kasus KDRT agar selalu dilaporkan ke polisi untuk memberikan efek jera. Terlebih KDRT masuk dalam kasus delik aduan yang membuat polisi tak bisa bertindak tanpa dasar.

Sekalipun pada akhirnya hakim maupun kepolisian menerapkan restorative justice, melaporkan pelaku KDRT merupakan satu satu upaya memutus mata rantai kasus itu. Sebab, selain memberikan hukuman pidana, pelaku akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat.

"Dikucilkan dari lingkungan masyarakat adalah hukuman terberat bagi pelaku KDRT," ujarnya.

Butuh Penanganan Psikologis

Sementara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI Dr Livia Istania DF Iskandar mengatakan, korban KDRT, entah itu anak, istri ataupun suami, membutuhkan penanganan psikologis agar tidak memandang kekerasan sebagai hal yang biasa.

Baca juga: Cemburu Baca Chat Mesra, Suami Telanjangi Istri Lalu Seret ke Rumah Selingkuhannya

Hampir semua anggota keluarga korban KDRT memiliki trauma psikis yang disebabkan oleh rasa takut atau cemas berkepanjangan, baik yang menyaksikan secara langsung ataupun tidak langsung. Rasa takut atau trauma berkepanjangan bahkan bisa berdampak pada terjadinya mata rantai kekerasan.

"Kasus KDRT yang masuk dalam laporan LPSK itu sudah sangat parah, bahkan mengancam nyawa. Rata-rata keluarga korban mengalami trauma dan hanya memandang pelaku dengan ketakutan," kata Livia Istania DF Iskandar saat dihubungi.

Baca juga: Kisah Valencya, Dituntut 1 Tahun Penjara Oleh Suami. Selengkapnya di iNews Sore

Bagi anak-anak keluarga korban KDRT yang terus memandang pelaku KDRT dengan rasa takut dan tidak cepat mendapatkan pemulihan, akan menganggap kekerasan itu sebagai hal yang biasa, khususnya bagi anak laki-laki. Akibatnya ketika menghadapi suatu masalah, mereka akan menganggap kekerasan sebagai solusinya dan dia akan menjadi pelaku kekerasan.

Psikolog Universitas Indonesia mengatakan, kondisi ini juga akan berdampak pada anak perempuan. Kemungkinan besar ketika sudah mendapat pasangan dan melakukan kekerasan, dia tanpa sadar menganggapnya hal yang lumrah. Sebab, dia bisa merasakannya di lingkungan keluarga.

"Anak-anak keluarga korban, istri atau suami korban KDRT butuh penanganan psikologis untuk memutus rantai kekerasan," ujarnya.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, kata Livia, sebenarnya negara sudah hadir untuk melindungi korban ataupun keluarga KDRT. Namun, sayangnya hal itu belum tersosialisasikan dengan baik.

Untuk itu, Livia mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir ataupun takut melaporkan adanya tindak KDRT kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor polisi.

Baca juga: 3 Penyidik Polda Jabar Diperiksa Propam Terkait Kasus Istri Marahi Suami Mabuk

"Apabila sudah tidak bisa ditoleransi dan merupakan tindak pidana, segera laporkan ke kepolisian. Bagi yang masih bisa menoleransi juga harus segera lapor ke lembaga psikologis atau sebagainya agar korban ataupun keluarga mendapatkan intervensi dampak dari KDRT," katanya.

Baca juga: Istri Marahi Suami Mabuk-mabukan Dituntut 1 Tahun Penjara, Pejabat Kejati Jabar Dicopot

Pendamping Berperan Penting dalam Penanganan KDRT

Minimnya pemahaman masyarakat dalam Undang-Undang Perubahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) membuat peran pendamping dalam penanganan kasus KDRT sangat sentral.

Konsultan Yayasan Lentera Anak Reza Indragiri Amriel mengkhususkan, kasus yang menimpa anak sering kali salah kaprah sehingga dalam penyelesaiannya sering kali tak maksimal.

"Berkaca khusus pada anak, UU PKDRT menjadikan anak sebagai korban dan sebagai pelaku," kata Reza saat dihubungi, Selasa (30/11/2021).

Lulusan Kriminologi UI ini juga mengungkapkan, baik anak sebagai korban maupun pelaku. Rehabilitasi diperlukan demi mengembalikan mental dan psikis si anak. Karena itulah dalam setiap kasus KDRT, dirinya menyarankan ada rehabilitasi secara terpadu.

"Baik rehabilitasi mental, rehabilitasi spiritual atau keagamaan dan rehabilitasi fisik," tuturnya.

Merujuk pada UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, maka aparat penegak hukum bisa menyelamatkan anak menjauhi orang tuanya bila anak itu menjadi korban KDRT tanpa harus menunggu hasil pengadilan.

"Artinya polisi bisa langsung bertindak menyelamatkan anak memisahkan terlebih dahulu," katanya.

Anak Korban Perceraian

Di sisi lain meningkatnya angka perceraian membuat angka KDRT terhadap anak juga meningkat. Sekalipun tidak secara fisik, anak korban perceraian sering kali dimanfaatkan untuk beberapa hal tertentu, salah satunya menjadi mesin uang.

Baca juga: Kesal Terus Diomeli, Suami Sayat Leher Istrinya Sendiri

Seperti yang biasa terjadi pada pasangan selebritis. Seorang anak dilarang bertemu dengan salah satu orang tuanya mentransfer uang. Kondisi ini masuk dalam kategori kekerasan psikis.

"Ini tak ubahnya menjadikan anak sebagai mesin uang," katanya.

Berkaca dari kasus demikian, Reza mengungkapkan pelanggaran undang-undang bisa terlihat lantaran ada upaya menguasai anak secara penuh dan mengesampingkan orang tuanya. Padahal, sejatinya anak memiliki hak bertemu dengan orang tuanya.

Baca juga: Hasil Eksaminasi Khusus, Kasus Valencya Diambil Alih Kejagung

Belum lagi doktrinisasi yang terjadi. Banyak anak korban perceraian yang kemudian dicuci otaknya atau didoktrin membenci salah satu orang tuanya. Ini juga masuk dalam kategori kekerasan psikis dalam UU PKDRT.

"Penutupan akses dan cuci otak itu menjadikan anak seolah yatim piatu saat orang tuanya masih ada," ujarnya.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini