Share

5 Fakta Reuni 212 Tak Dapat Izin Polisi, Warga Nekat Ikut Aksi Kena Pidana!

Tim Okezone, Okezone · Rabu 01 Desember 2021 15:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510313 5-fakta-reuni-212-tak-dapat-izin-polisi-warga-nekat-ikut-aksi-kena-pidana-d5xNnfdy6n.jpg Reuni 212. (Foto: Dok Okezone.com)

JAKARTAReuni 212 yang bertepatan besok, Kamis 2 Desember 2021 tak mendapatkan izin dari polisi. Bahkan polisi mewanti-wanti masyarakat untuk tak turun ke jalan mengikuti aksi tersebut. Jika tidak, ada konseksuensi yang harus ditanggung.

Reuni 212 merupakan acara tahunan di tanggal yang sama saat Aksi 212 dilakukan pada 2 Desember 2016. Namun, aksi tersebut tak bisa dilakukan di jalan sejak 2020 akibat pandemi Covid-18 yang membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan.

Lantas, apa saja fakta terkait rencana Reuni 212 pada 2021? Berikut rangkumannya:

1. Aksi Super Damai

Ketua panitia Reuni 212 Eka Jaya mengatakan konsep acara reuni akbar akan diubah dengan aksi super damai bila tak mendapat izin. Hal itu lantaran dalam aksi super damai pihaknya hanya akan memberikan surat pemberitahuan saja, tanpa surat izin seperti dari Satgas Covid-19.

"Tetap gelar di Patung Kuda. Kalau memang izin tidak diberikan juga, kami akan melakukan aksi damai atau aksi super damailah," kata Eka saat dihubungi, Jumat (25/11/2021).

Konsepnya aksi super damai tetap ada orasi-orasi dari mobil komando. Bahkan nantinya jika mendapat izin dari polisi, acara reuni 212 akan membuat panggung permanen.

Baca juga: Reuni 212: Polisi Rekayasa Lalin Sekitar Istana Besok, Cek Rutenya

2. Tak Mendapatkan Izin

Polda Metro Jaya tak memberikan izin acara tersebut digelar mengingat pandemic Covid-19 yang masih berlangsung. Meski begitu, polisi tetap menggelar pengamanan di sekitar Patung Kuda dan Istana Merdeka, guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan.

3. Sanski Tegas

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes E Zulpan mengatakan, bagi masyarakat yang tetap melakukan aksi akan dikenakan tindak pidana.

"Mereka yang memaksa akan mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dapat dipidana," kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Rabu (1/12/2021).

Lebih lanjut Zulpan mengatakan, sejumlah Pasal yang akan diterapkan bagi peserta aksi yang memaksa melakukan aksi akan dijerat Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

"Bagi yang memaksa yaitu kita persangkaan dengan tidak pidana yang ada ditindak pidana khususnya Pasal 212 sampai 218 KUHP," jelasnya

Selain tiga Pasal KUHP di atas, Zulpan menjelaskan bagi yang tetap melakukan kegiatan aksi reuni 212 juga dapat dikenakan saksi UU Karantina Kesehatan.

4. Lokasi Dipindah ke Masjid Azzikra

Menanggapi tak keluarnya izin dari polisi, panitia Reuni Akbar 212 memutuskan untuk menggelar acara di Masjid Azzikra Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dalam pergelaran acara tersebut juga akan diikuti dengan kegiatan doa bersama untuk almarhum Ameer Azzikra anak dari almarhum KH M Arifin Ilham. Hal tersebut disampaikan oleh Steering Committee Reuni 212, Slamet Ma'arif.

Ma’arif menyampaikan bahwa diputuskan pergelaran reuni di Masjid Azzikra yakni berdasarkan masukan dari para ulama dan tokoh 212.

“Pelaksanaan Reuni 212 Tahun akan diadakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Masjid Az Zikra Sentul, Bogor, Jawa Barat sekaligus doa bersama untuk Almarhum Ust Ameer Azzikra putra almarhum KH M Arifin Ilhan,” ujar Ma’arif dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).

5. Ponpes Azzikra Menolak

Kapolda Jawa Barat, Irjen Suntana mengatakan, rencana reuni 212 di Pondok Pesantren (Ponpes) Az-zikra, Bogor Jawa Barat tidak ada. Menurutnya, panitia sudah mengajukan izin untuk menggelar acara reuni. Namun, pihak Az-zikra menolak tempatnya dijadikan titik reuni 212.

"Panitia 212 telah mengajukan izin kegiatan reuni 212 di Az-zikra Bogor. Tapi, baru saja saya mendapatkan surat dan informasi bahwa pesantren Az-zikra juga menolak tempatnya digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang-orang dalam kegiatan tersebut," ucapnya saat ditemui di Markas Ditpolairud Poda Jabar, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (1/12/2021).

"Orang yang punya rumah kan nggak ngasih izin, kok maksa, masuk rumah enggak masuk izin kan tidak ngasih izin," ujarnya.

Pihaknya tetap meminimalkan dan menjaga kegiatan masyarakat apapun dalam standar protokol kesehatan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini