Gandeng KPK, Menag Gus Yaqut Minta ASN Menjadi Teladan Lawan Korupsi

MNC Portal, · Rabu 01 Desember 2021 15:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510307 gandeng-kpk-menag-gus-yaqut-minta-asn-menjadi-teladan-lawan-korupsi-tbLTizk4eI.jpg Menag Gus Yaqut minta ASN menjadi teladan lawan korupsi/ dok Kemenag

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) berkomitmen melakukan tata kelola terhadap Kementerian Agama (Kemenag) .

(Baca juga: Menag Sebut Omicron Perlu Dikhawatirkan, tapi Tak Perlu Berlebihan)

“Pesan Bapak Presiden saat saya pertama dipanggil adalah untuk memperbaiki tata kelola Kemenag,” ujar dia dalam Webinar dengan tema “Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Antikorupsi” di Jakarta, Rabu (1/12/2021).

Gus Yaqut meminta para ASN Kemenag menjadi teladan kebaikan terutama dalam melawan korupsi. “Kita tanya kepada batin masing-masing, tanya ke diri masing-masing, sudah benar belum mengelola kementerian ini,” ujarnya.

(Baca juga: DPR Tanyakan Kepastian Haji ke Menag Menyusul Dibukanya Lagi Pintu Umrah)

Dia juga menyinggung pentingnya pengamalan integritas dan budaya antikorupsi. Pihaknya juga terus melakukan penguatan dalam bentuk Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Whistleblowing System Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi.

"Kemenag telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Kemenag menggandeng KPK telah membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan Whisteblowing System (WBS) terintegrasi. Sinergi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan, baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi, profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Kemenag juga merevisi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Regulasi ini sudah dicabut, diganti dengan PMA Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kemenag.

PMA 23/2021 sepenuhnya sudah mengacu pada Peraturan KPK No 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. “Kita tidak bisa berharap banyak dan agar masing-masing muncul. Kesadaran ini harus dipaksa biar muncul kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenag Deni Suardini menambahkan sebagai komandan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), pihaknya terus berbenah meningkatkan integritas dan budaya antikorupsi, termasuk dengan menjalin kerja sama dengan KPK.

"Kita selama ini terus berbenah, dengan terus bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan Kementerian Agama yang berintegritas dan antikorupsi," ujar Deni.

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurutnya, Kemenag menjadi leading sector dalam teladan pemberantasan korupsi, apalagi kementerian ini membidangi keagamaan dan menjadi sentra tokoh agama.

“Di sini banyak tokoh agama, ulama, pastor, pendeta, dan lainnya yang justru kami harus banyak belajar,” tutur dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan bahwa, sampai 2021 KPK telah melakukan penindakan terhadap 727 orang karena suap dan sebanyak 376 orang karena pengadaan jasa. “Harapannya jera dan yang lain takut. Namun apakah demikian? Ternyata tidak. Jadi maknanya, bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum,” kata dia.

Nurul membeberkan tiga strategi yang digunakan KPK dalam melawan korupsi yaitu penindakan, sistem tata kelola keuangan negara dan layanan publik supaya tidak dikorupsi, dan strategi terakhir adalah pendidikan masyarakat (dikmas). “Saya berharap Kemenag bukan hanya antikorupsi melainkan juga mengedukasi masyarakat,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini