JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa masih ada birokrat yang memiliki pola pikir sebagai penguasa, bukan menjadi pelayan publik.
Padahal, sambung dia, reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama.
"Pola pikir birokrat yang masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, sebagai orang yang minta dilayani tetapi tidak mau melayani," tutur Mahfud dalam Seminar Nasional Reformasi Birokrasi yang diselenggarakan Kemenko Polhukam Secara virtual, Rabu (1/12/2021).
Hal itu, sambung Mahfud, mengakibatkan pelayanan publik menjadi lambat. Sehingga berpotensi menimbulkan munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Baca juga:Â Mahfud MD Sebut Revisi UU Ciptaker Selesai Sebelum 2 Tahun
"Menyebabkan terjadinya pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktek KKN," jelasnya.
Baca juga:Â Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Putusan MK Revisi UU Ciptaker
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
