Asal Muasal Pemotongan Anggaran MPR yang Berujung Desakan Pecat Sri Mulyani

Mohammad Adrianto S, Okezone · Rabu 01 Desember 2021 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510246 asal-muasal-pemotongan-anggaran-mpr-yang-berujung-desakan-pecat-sri-mulyani-boI7a1vjzG.jpg Menkeu Sri Mulyani. Foto: Okezone

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalami desakan pemecatan dari sejumlah pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) karena kebijakannya memotong anggaran lembaga negara ini.

(Baca juga: MPR Desak Sri Mulyani Dipecat, Begini Reaksi Kemenkeu)

Salah satu yang menyuarakan ini adalah Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, yang terang-terangan meminta Presiden Joko Widodo untuk memecat Sri Mulyani.

Fadel mengaku kecewa karena Sri Mulyani memotong anggaran saat jumlah pimpinan MPR RI bertambah dari empat orang menjadi 10 orang.

(Baca juga: Wacana Amandemen UUD 1945, Jubir Presiden: Itu Wilayahnya MPR)

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," kata Fadel kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Selasa (30/11).

Selaras dengan Fadel, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan kekecewaannya terhadap Sri Mulyani. Dirinya berkata bahwa Ani, sapaan Menteri, tidak menghadiri undangan MPR untuk membahas refocussing anggaran.

Berdasarkan Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L), diketahui anggaran MPR dari 2016 sampai 2020 rata-rata tumbuh 0,9 persen.

Tidak hanya itu, terdapat kenaikan signifikan yang terjadi pada 2018, di mana MPR mendapatkan alokasi mencapai Rp1,04 triliun. Namun, anggaran MPR turun untuk dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19.

Menanggapi kritik dari MPR, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Rahayu Puspasari angkat bicara.

Dirinya mengungkapkan pemotongan harus dilakukan karena negara masih fokus menangani Covid-19 dan membuat pemerintah memangkas anggaran sejumlah kementerian/lembaga (k/l) .

"Sebagai upaya fokus pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, seluruh k/l diminta melakukan refocusing," terang Rahayu.

Namun, pemotongan anggaran dikecualikan bagi k/l yang menjalankan program penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

"Anggaran ditujukan agar bisa memberikan tambahan bantuan sosial dan bantuan UMKM serta membayar rawat pasien Covid-19 yang melonjak tinggi akibat varian delta," pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini