Share

Korupsi E-KTP, KPK Periksa Eks Dirut PNRI sebagai Tersangka

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Rabu 01 Desember 2021 13:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510208 korupsi-e-ktp-kpk-periksa-eks-dirut-pnri-sebagai-tersangka-5XL1XTHXuR.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI), Isnu Edhi Wijaya (IEW) pada hari ini Rabu (1/12/2021) di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.

Isnu telah ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (e-KTP).

"Tim penyidik mengagendakan pemeriksaan tersangka IEW, mantan Direktur Utama PNRI sebagai tersangka," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (1/12/2021).

Baca juga:  KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Korupsi Proyek E-KTP

Selain Isnu, kata Ali, tim penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan saksi diantaranya Pauline Tannos, PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi; Wahyudin Bagenda, Direktur Teknologi dan Informasi BPJS Kesehatan/ mantan Direktur Utama PT LEN Industri; dan Rini Winarta, PT Cahaya Mulia Energi Konstruksi.

Mereka bakal diperiksa untuk tersangka kasus e-KTP lainnya, yaitu Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, Paulus Tannos (PLS).

"Tim penyidik juga telah menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk tersangka PLS," kata Ali.

Baca juga: Kembali Usut Kasus Korupsi E-KTP, KPK Panggil 1 Saksi

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Diketahui, KPK telah menetapkan Isnu bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus korupsi e-KTP pada 13 Agustus 2019. Isnu juga merupakan Ketua Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN, PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Tiga tersangka lain yakni adalah mantan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tannos (PLS), anggota DPR RI 2014-2019 Miriam S Hariyani (MSH), dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan e-KTP Husni Fahmi (HF).

Atas ulahnya, mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini