Langkah Berlapis Pemerintah Cegah Omicron dan Lonjakan Kasus saat Nataru

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 01 Desember 2021 09:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 01 337 2510034 langkah-berlapis-pemerintah-cegah-omicron-dan-lonjakan-kasus-saat-nataru-JVovRTAqos.jfif Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. (BNPB)

JAKARTA - Pemerintah melakukan pengendalian berlapis untuk mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 jelang periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Hal ini lantaran pada momen tersebut terjadi peningkatan mobilitas masyarakat sehingga dapat memicu kenaikan kasus Covid-19. Apalagi saat ini sejumlah negara melaporkan adanya varian baru atau Omicron.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjabarkan kebijakan pemerintah sebagai strategi pengendalian berlapis. Hal ini penting dipahami masyarakat luas agar dapat dipatuhi dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

"Menjelang perayaan Natal dan momentum Tahun Baru, pemerintah terus memantau kondisi pengendalian Covid-19 secara nasional maupun internasional. Untuk dapat mempertahankan kondisi kasus nasional yang cenderung melandai, dan menekan tren kenaikan kasus yang mulai terjadi pada beberapa kabupaten atau kota," ucap Wiku dikutip dari rilis KPCPEN pada Rabu (1/12/2021).

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah. Pertama, pembatasan mobilitas domestik secara situasional. Yaitu sistem ganjil genap di wilayah aglomerasi, ibu kota provinsi, lokasi wisata dan wilayah lainnya yang disesuaikan dengan peningkatan mobilitas setempat.

Melakukan pembatasan mobilitas domestik dengan skrining kesehatan ketat, baik untuk perjalanan jarak jauh, rutin maupun logistik. Dibentuk juga posko checkpoint untuk random testing di daerah masing-masing. Selain itu, memantau mobilitas pada jalur darat yang seringkali lolos dari pengawasan.

Kedua, penyesuaian aktivitas sosial masyarakat dengan mengatur operasional dan pengetatan protokol kesehatan pada jenis aktivitas ibadah. Termasuk imbauan perayaan atau silaturahmi secara virtual saja. Pengaturan aktivitas di tempat wisata dan di fasilitas publik serta peniadaan cuti Nataru, mudik dan libur sekolah.

Ketiga, pemantauan aktivitas sosial masyarakat dengan menetapkan kewajiban pembentukan Satgas Prokes 3M di fasilitas publik. Hal ini sebagai syarat perizinan operasional di masa Nataru dan mengoptimalisasi kembali Satgas Covid-19 di tiap wilayah administratif daerah dari tingkat provinsi hingga desa atau kelurahan.

Baca Juga : Cegah Omicron, Epidemiolog Sarankan Orang dari Luar Negeri Dikarantina 14 Hari

"Pemerintah Daerah perlu segera membentuk bagi daerah yang belum memilikinya pastikan melapor pemantauannya ke sistem yang terpusat di Satgas Covid-19 nasional," ucap Wiku.

Selain dinamika dalam negeri, pemerintah terus memantau dinamika global. Mengingat keterkaitan antara negara yang tidak dapat dipisahkan berpeluang importasi kasus dan persebaran varian baru di suatu negara dapat menembus lintas batas negara. "Untuk itu pemerintah Indonesia juga melakukan antisipasi kenaikan kasus akibat importasi kasus dan varian," kata Wiku.

Pertama, memperpanjang durasi karantina menjadi 14 hari bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama 14 Hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omicron.

Negara-negara itu di antaraya Afrika Selatan, Botswana dan Hongkong. Lalu Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Mozambik, Namibia, Eswatini dan Lesotho. Sedangkan karantina 7 hari untuk WNI atau WNA dalam 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang tidak disebutkan sebelumnya.

Kedua, penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia, pemegang visa diplomatik dan dinas yang sejajar menteri ke atas beserta rombongan dalam kunjungan kenegaraan, pemegang KITAS atau KITAP serta turis asing dengan riwayat perjalanan dari negara yang tidak berisiko memiliki kasus varian Omicron. Serta memenuhi syarat berwisata di Indonesia lainnya.

"Sebagai tambahan, pelaku perjalanan yang masuk atas dasar kesepakatan diplomatik akan dibebaskan dari kewajiban karantina, namun tetap dipantau dengan protokol kesehatan yang ketat yaitu implementasi sistem bubble," lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa upaya skrining pelaku perjalanan internasional lainnya tetap dilakukan. Seperti skrining berkas dan kondisi kesehatan umum, serta tes ulang tetap dilakukan di mana entry test di hari yang sama saat kedatangan dan exit tes pada hari ke-6 untuk mereka yang wajib karantina 7 hari dan pada hari ke-13 untuk mereka yang wajib karantina 14 hari.

Selain itu, pemerintah mewajibkan spesimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omicron untuk di-sequencing dan diimbau juga untuk spesimen dari negara lainnya untuk diintensifkan sequencing-nya.

Ada tiga aspek yang harus dikendalikan untuk mencegah lonjakan kasus. Yaitu mencegah importasi kasus khususnya kasus dengan varian of concern, mengendalikan mobilitas yang aman dan menegakkan protokol kesehatan.

"Untuk itu mari kita berjuang bersama baik unsur pemerintah masyarakat, akademisi, swasta dan rekan-rekan media untuk tetap mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia dengan mematuhi setiap butir peraturan yang ada," tutur Wiku.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini