Share

KPK Periksa Pengasuh Pondok Pesantren soal Kasus Suap Bupati HSU

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 30 November 2021 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 337 2509571 kpk-periksa-pengasuh-pondok-pesantren-soal-kasus-suap-bupati-hsu-HaAvoBGWxo.jpg KPK periksa pengasuh pondok pesantren/ Okezone

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Pendiri sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes), Bobby Koesmanjaya. Ia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap yang menyeret Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW).

(Baca juga: Usut Kasus Korupsi Bupati HSU, KPK Periksa Anggota DPRD Tabalong)

Selain Bobby Koesmanjaya, penyidik juga memanggil satu saksi lainnya yakni pihak swasta, Ferry Riandy Wijaya. Kedua saksi tersebut bakal diperiksa untuk sekaligus melengkapi berkas penyidikan Abdul Wahid.

(Baca juga: KPK Telisik Aliran Duit ke Bupati HSU dari Berbagai Proyek)

"Hari ini, bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi untuk tersangka AW," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (30/11/2021).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka. Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.

Wahid diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan Hulu Sungai Utara sejumlah Rp18,9 miliar. Fee proyek sebesar Rp 18,9 miliar itu diterima melalui perantaraan sejumlah pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Penetapan tersangka Abdul Wahid merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH), dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FR). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama.

Dalam perkara ini, KPK juga mencium adanya aroma suap terkait praktek jual beli jabatan di lingkungan Hulu Sungai Utara. Abdul Wahid diduga telah menerima uang suap dari Maliki terkait jabatan Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini