Divonis 5 Tahun Penjara, Nurdin Abdullah Pikir-Pikir Terima Atau Banding

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 30 November 2021 09:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 337 2509419 divonis-5-tahun-penjara-nurdin-abdullah-pikir-pikir-terima-atau-banding-qUlgt8RrrU.jpg Nurdin Abdullah di KPK (foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Meskipun, Nurdin dan tim kuasa hukumnya mencatat ada beberapa poin-poin majelis hakim yang tidak sesuai dengan fakta sidang.

Nurdin Abdullah melalui kuasa hukumnya menyatakan masih pikir-pikir apakah menerima putusan majelis hakim atau mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Saat ini, Nurdin dan tim kuasa hukumnya masih menunggu salinan resmi putusan dari pengadilan negeri Makassar.

"Pak NA (Nurdin Abdullah) dan tim PH (Penasihat Hukum) tetap menghormati putusan majelis hakim yang telah dibacakan semalam walaupun ada beberapa poin dalam catatan kami yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan," kata salah satu penasihat hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis saat dikonfirmasi, Selasa (30/11/2021).

Baca juga:  Vonis Nurdin Abdullah Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa, Begini Respons KPK

"Dan terkait banding atau tidaknya, kami tim PH akan mendiskusikan lebih lanjut dengan Pak NA setelah kami analisa pertimbangan majelis hakim dalam putusannya," imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair empat bulan kurungan terhadap Nurdin Abdullah. Mantan Bupati Bantaeng tersebut dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca juga: Vonis Nurdin Abdullah, Ini Pertimbangan Hakim Memberatkan Hukuman yang Dijatuhkan

Diketahui, putusan pidana penjara tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di mana sebelumnya, jaksa menuntut agar Nurdin dijatuhi hukuman selama enam tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Selain pidana penjara dan denda, majelis hakim pengadilan tipikor Makassar juga menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak politik terhadap Nurdin Abdullah.

 

Nurdin Abdullah diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura atau setara Rp3,667 miliar. Jika dijumlah keseluruhan, uang pengganti yang harus dibayarkan Nurdin Abdullah yakni sekira Rp5,8 miliar.

Hakim memerintahkan agar Nurdin Abdullah membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan tersebut Nurdin tidak membayar, maka harta bendanya akan dirampas untuk menutupi kerugian negara tersebut.

Baca juga:  Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp500 Juta

Dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Hakim juga memutuskan untuk mencabut hak Nurdin Abdullah untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokoknya.

Nurdin Abdullah dinyatakan terbukti bersalah menerima suap dan gratifikasi bersama-sama dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Edy Rahmat, terkait sejumlah proyek di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Nurdin Abdullah terbukti menerima uang 150.000 dolar Singapura dari pengusaha Agung Sucipto. Nurdin juga sempat mengarahkan Agung Sucipto agar berkomunikasi dengan Edy Rahmat jika ada kendala ataupun ingin memberikan sesuatu.

Tak hanya itu, Nurdin Abdullah juga pernah menyuruh Edy Rahmat untuk meminta uang ke Agung Sucipto dalam rangka membantu relawan. Edy menyanggupi perintah Nurdin Abdullah. Edy pun menyampaikan arahan Nurdin tersebut ke Agung Sucipto.

Edy Rahmat juga pernah menerima langsung uang Rp2,5 miliar dari Agung Sucipto di jalan dekat rumah makan nelayan. Uang itu diserahterimakan atas perintah dari Nurdin Abdullah. Uang itu diyakini berkaitan dengan proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan Agung Sucipto.

Sementara terkait gratifikasi, Nurdin Abdullah diyakini telah menerima uang Rp5,587 miliar dan 200 ribu dolar Singapura terkait dengan jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018-2023 dari kontraktor lainnya.

Uang itu berasal dari Pemilik PT Gangking Raya dan CV Michella, Robert Wijoyo; Pemilik PT Mega Bintang Utama dan PT Bumi Ambalat, Nuwardi Bin Pakki alias H. Momo dan Haji Andi Indar; Komisaris Utama PT Karya Pare Sejahtera, Fery Tanriady; Pemilik PT Lompulle, Haeruddin; serta Direktur CV Mimbar Karya Utama Kwan Sakti Rudy Moha.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini