Share

Mahfud MD Sebut Revisi UU Ciptaker Selesai Sebelum 2 Tahun

Riezky Maulana, iNews · Selasa 30 November 2021 08:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 30 337 2509398 mahfud-md-sebut-revisi-uu-ciptaker-selesai-sebelum-2-tahun-ipHzJhxLPz.jpg Menko Polhukam Mahfud MD. (Dok Kemenko Polhukam)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah akan menyelesaikan revisi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kurang dari 2 tahun. Hal ini merespons keputusan MK yang meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut dalam kurun waktu 2 tahun.

"Akan lebih cepat dari dua tahun, kan MK memberi waktu dua tahun. Kita akan berusaha lebih cepat dari dua tahun sehingga lebih mudah selesai," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Mahfud meminta masyarakat tidak usah khawatir ihwal keputusan MK yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pemerintah melihat keputusan tersebut hanya soal perbaikan prosedur semata.

"Masyarakat jangan khawatir gitu ya, masyarakat jangan khawatir undang-undang ini akan berlaku. Pemerintah menangkap makna ini hanya soal prosedur yang diminta perbaiki," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah juga menjamin investasi yang sudah dan akan nantinya ditanam oleh investor aman. Menurut dia, hal itu telah memiliki kepastian hukum.

"Yang sudah berjalan terus berjalan, yang mau masuk terus masuk, berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, dan pemerintah menjamin kepastian dan keamanannya di sudut investasi," katanya.

Baca Juga : Mahfud MD Minta Masyarakat Tak Khawatir soal Putusan MK Revisi UU Ciptaker

Mahfud mengatakan adanya jaminan keamanan investasi lantaran MK menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku hingga dua tahun mendatang. Oleh karenanya, jika ada investasi yang sudah dibuat dalam kurun waktu tersebut maka tak bisa dibatalkan.

"Punya kepastian, itu bunyi kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang telah dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang. Jadi ndak bisa dicabut dengan begitu saja, itu mengikat," ucapnya.

Tak hanya itu, dia memaparkan, pemerintah tak bisa secara tiba-tiba membatalkan perjanjian investasi yang telah disepakati dari luar negeri. Pasalnya, jika itu dilakukan, malah akan menjadi perkara internasional.

"Perkara internasional itu arbitrase internasional pasti pake instrumen hukum nasional. Apalagi ada perjanjian bilateral, multilateral di bidang itu," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini