Share

3 Perseteruan yang Libatkan Anggota Dewan, dari Masalah Anggaran hingga Libatkan Ibu

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Senin 29 November 2021 05:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 29 337 2508801 3-perseteruan-yang-anggota-dewan-dari-masalah-anggaran-hingga-libatkan-ibu-qazNyDwEvr.png Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

BELAKANGAN ini perseteruan yang melibatkan anggota dewan kembali terjadi. Keterlibatan para anggota dewan, atau pejabat biasanya menjadi perbincangan hangat dan viral di jagad maya.

Berikut beberapa perseteruan yang pernah terjadi yang melibatkan anggota dewan:

1. Kasus Anggiat Pasaribu dan Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan

Kasus cekcok Anggiat Pasaribu dan anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan viral di media sosial. Kasus mereka berawal dari cekcok antara Anggiat dengan ibunda Arteria Dahlan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu (21/11/2021). Menurut Arteria, peristiwa bermula saat stafnya menurunkan barang-barang dari bagasi pesawat. Diduga kejadian itu menghambat jalan perempuan tersebut. Arteria menyebut kejadian tersebut bahkan berlanjut hingga tempat pengambilan bagasi.

Dalam rekaman video yang beredar, tampak Arteria dan sang ibu tengah berdebat dengan seorang wanita. Dengan nada tinggi wanita itu menantang Arteria dengan menyebut bahwa dirinya keluarga dari jenderal bintang tiga.

Kasubbag Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta Iptu Prayogo menuturkan baik pihak ibunda Arteria Dahlan maupun perempuan dalam video tersebut sama-sama melapor lantaran tersinggung atas perkataan satu sama lain.

Peristiwa itu sebelumnya dibagikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dalam akun instagramnya.

Hingga kini, kasus tersebut belum menemui titik terang. Arteri diduga enggan melakukan mediasi.

2. Anggota DPRD Bengkalis Berseteru

Dua anggota DPRD Bengkalis sempat ribut mempertanyakan anggaran pokok pikiran (pokir) masyarakat di Kecamatan Bantan, Bengkalis.

Perseteruan anggota DPRD Bengkalis Askori dan Morrison B Sihite tak cukup hanya viral di media sosial. Perseteruan memanas hingga berujung pemecatan staf ahli di Fraksi Suara Rakyat DPRD Kabupaten Bengkalis. Fraksi tersebut akhirnya juga pecah setelah Morrison dikeluarkan.

Perseteruan bermula dari Ketua DPC Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Bengkalis Askori yang mengunggah di akun media sosialnya soal pokir 22 unit penampungan air hujan (PAH) di Desa Teluk Papal, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Askori merasa pokirnya direbut oleh rekan satu fraksinya di DPRD Bengkalis yakni Partai Demokrat.

Perseturuan itu membuat Azkori memecat staf ahli berinisial LA. LA merupakan utusan yang diajukan oleh Partai Demokrat pada September 2019 silam.

Diduga pemecatan LA dipicu permasalahan saling klaim anggaran pokir yang tertuang di APBD Bengkalis dan dialokasikan melalui Dinas Sosial Bengkalis.

Kemudian Askori secara resmi mengajukan surat perubahan keanggotaan Fraksi Suara Rakyat kepada Ketua DPRD Bengkalis dan mendepak Partai Demokrat dari fraksi.

Pihak Morrison B Sihite pun tidak mempermasalahkan dirinya dikeluarkan dari Fraksi Suara Rakyat DPRD Bengkalis. Morrison menilai Askori terlalu mengedepankan aksi premanisme dalam menyelesaikan masalah. Bahkan Morrison telah melaporkan masalah ini ke Dewan Kehormatan (BK) DPRD bahwa Askori tanpa dasar dan tanpa konfirmasi menuduhnya mengklaim pokirnya. Terlebih, mempublikasikan hal tersebut ke media sosial dan menunjukkan kekerasan seperti seorang preman di hadapan masyarakat umum.

3. Perseteruan Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Kupang

Perseteruan panjang Wali Kota Kupang Daniel Adoe dan Ketua DPRD Kota Kupang, Viktor Lerik berakhir dengan pemecatan Viktor dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golkar Kota Kupang.

Viktor bahkan dilengserkan dari DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai kesepakatan seluruh pengurus Partai Golkar. Menurut Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang Yohanes Foes, Viktor dinilai telah melanggar kode etik dan disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan organisasi Partai Golkar. Namun Yohanes tidak merinci perilaku Viktor yang disebut melanggar kode etik dan disiplin tersebut.

Menyikapi pemecatannya dari pimpinan Partai Golkar, Viktor dengan tegas menyatakan pengurus DPD II Partai Golkar Kota Kupang tidak bisa seenaknya memecat kadernya. Diduga perseteruan kedua kader Partai Golkar itu telah lama berlangsung. Ketegangan di antara keduanya semakin memanas beberapa bulan menjelang akhir tahun 2010 silam.

Saat itu, DPRD sedang membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang tahun 2011. Dalam rangka menghindari pemborosan, DPRD memangkas sejumah pos anggaran yang diajukan Pemkot Kupang senilai Rp33 miliar. Termasuk di antaranya dana perjalanan dinas wali kota.

Pembahasan APBD sempat mengalami deadlock. Bersamaan dengan itu, terjadi perpecahan di antara anggota DPRD yang kemudian melahirkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Viktor. Sejak saat itu, posisi Viktor sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kota Kupang mulai goyah dan diperdebatkan.

Di sisi lain, Viktor mengungkapkan bahwa Daniel Adoe mengucurkan dana kepada 19 anggota DPRD untuk memuluskan pembahasan APBD agar bisa segera disahkan. Setiap anggota mendapatkan uang sebesar Rp15 juta.

Merasa nama baiknya dicemarkan, Daniel mengadukan Viktor secara pidana melalui Kepolisian Resor Kupang, Januari 2011. Tak hanya itu, Viktor dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Kupang yang kemudian dipegang Daniel.

September 2011, giliran Viktor melaporkan Daniel ke Kejaksaan Negeri Kupang. Daniel dituduh melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara Rp14,5 miliar. Korupsi tersebut terdiri dari penyalahgunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastuktur Daerah (DPPID) senilai Rp13,5 miliar serta dana perjalanan dinas wali kota Kupang senilai Rp1 miliar ketika Daniel mengikuti acara United Nations Climate Change Conference (COP15) di Copenhagen, Denmark, 7-18 Desember 2009 silam.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini