Share

Polisi Larang Seluruh Penyelenggaraan Pesta Tahun Baru

Puteranegara Batubara, Okezone · Sabtu 27 November 2021 10:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 27 337 2508230 polisi-larang-seluruh-penyelenggaraan-pesta-tahun-baru-4L1WJDxDzf.jpg Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo (foto: dok MNC Portal)

JAKARTA - Polisi akan melarang seluruh bentuk penyelenggaraan pesta saat momentum pergantian tahun atau Tahun Baru 2022 mendatang.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, pelarangan itu dilakukan guna mencegah terjadinya lonjakan pertumbuhan Covid-19.

"Kemudian, ada larangan untuk pesta perayaan ya. Ini perlu diketahui oleh masyarakat," kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (27/11/2021).

Baca juga: Syarat Naik Pesawat saat Libur Nataru, Ini Penjelasan Kemenhub

Demi memastikan hal itu tidak terjadi, Polri menggelar Operasi Lilin dalam rangka pengaman dan mencegah laju pertumbuhan Covid-19 di musim liburan Natal dan Tahun Baru.

Operasi dengan sandi Lilin itu bakal diselenggarakan sebelum penerapan PPKM Level 3 yang diterapkan Pemerintah saat libur Nataru.

Baca juga: PPKM Level 3 Selama Natal dan Tahun Baru, Pesta Kembang Api dan Pawai Dilarang!

"Untuk Polri bersama rekan-rekan lainnya akan menggelar kegiatan operasi lilin, dari tanggal 20 Desember sampai 2 Januari 2022," ujar Dedi.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Ratusan ribu personel gabungan dari TNI-Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes) disaat periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

"Kami libatkan seluruh Indonesia, sekitar 217 ribu, seluruh Indonesia. TNI juga mempersiapkan personilnya, satpol PP, dan jajaran kesehatan juga mempersiapkan, dan stakeholder terkait lainnya," tutur Dedi.

Menurut Dedi, warga yang harus melaksanakan mudik, harus menyiapkan persyaratan untuk dilaporkan ke posko PPKM Mikro. Diantaranya, surat keterangan identitas, sertifikat vaksin dosis II dan hasil Swab Antigen ataupun PCR.

"Jadi setiap masyarakat yang akan bepergian itu harus melalui posko PPKM skala mikro. Nanti SKM nanti dikeluarkan oleh ketua RT yakni surat keterangan bepergian," tutup Dedi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini