KPK Setor Rp800 Juta ke kas Negara dari Mantan Gubernur Bengkulu

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 26 November 2021 16:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 26 337 2507988 kpk-setor-rp800-juta-ke-kas-negara-dari-mantan-gubernur-bengkulu-fWQvzMxeb4.jfif Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan duit sejumlah Rp800 juta ke kas negara, dari terpidana kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu yakni mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istri, Liliy Martiani Maddari.

Penyetoran tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 1219 K/Pid.Sus/2018 tanggal 16 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Bengkulu Nomor: 4 / Pid.Sus-TPK/2018/PT BGL tanggal 28 Maret 2018 atas nama Ridwan Mukti dan Liliy Martiani Maddari.

"Tim Jaksa Eksekutor KPK telah melakukan penyetoran uang sejumlah Rp800 juta dari para Terpidana tersebut sebagai pembayaran kewajiban pidana denda," ujar Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: KPK Panggil Gubernur Bengkulu dan Bupati Kaur Terkait Suap Edhy Prabowo

Ali juga menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti melakukan penagihan denda dari para terpidana lainnya. Hal tersebut sebagai upaya aset recovery.

"Penagihan pidana denda oleh KPK terhadap para terpidana korupsi akan terus dilakukan sebagai langkah untuk tetap bisa memberikan pemasukan bagi kas negara sebagai bagian upaya aset recovery tindak pidana korupsi," tegasnya.

Diketahui, Ridwan dan Lily merupakan terpidana kasus dugaan suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Ridwan dan Lily sendiri divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu. Pada tingkat pertama, keduanya divonis 8 tahun penjara denda Rp 400 juta.

Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Direktur PT Statika Jhony Wijaya melalui orang kepercayaan Lily bernama Rico Dian Sari.

Namun dalam tingkat banding hukumannya diperberat menjadi masing-masing pidana penjara 9 tahun, denda Rp 400 juta subsider 8 bulan kurungan.

Pengadilan Tipikor juga mencabut hak politik Ridwan selama dua tahun, sedangkan pada tingkat banding, hak politik Ridwan dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini