Soal UU Cipta Kerja, Partai Perindo Dukung Putusan MK

Dominique Hilvy Febiani, MNC Media · Jum'at 26 November 2021 16:15 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 26 337 2507969 soal-uu-cipta-kerja-partai-perindo-dukung-putusan-mk-DPXmh2R0Rh.jpg Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Christophorus Taufik (Foto: Dominique Hilvy Febiani)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi ( MK ) menerima sebagian gugatan buruh terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan Pemohon dari kalangan buruh. Salah satunya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut. 

"Kalau baca putusan MK kan yang disampaikan oleh MK adalah ada cacat prosedur karena di kita itu kan ada undang-undang soal bagaimana membuat undang-undang, jadi ada undang-undang tentang mekanisme tata cara membentuk undang-undang seperti apa," ujar Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum Christophorus Taufik, kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (26/11/2021).

"Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu menurut MK tidak sejalan dengan tata cara pembentukan perundang-undangan, maka itu harus disesuaikan mungkin bukan direvisi tapi disesuaikan dalam periode dua tahun,” imbuhnya.

Baca Juga: MK Putuskan UU Cipta Kerja Diperbaiki, Presiden KSPSI Andi Ghani Bersyukur

Selain itu, ia memaparkan dua pilihan yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. "Pilihan yang pertama menurut saya adalah undang-undang tentang tata peraturan perundang-undangan itu bisa dibahas dulu untuk memasukkan sistem Omnibus law ini,” ucapnya.

“Karena kan kalau saya pahaminya ini di omnibus law seolah-olah adalah sistem baru yang tidak tercover dalam sistem perundang-undangan kita jadi mekanisme inilah yang harus dimasukkan dulu,” sambungnya.

Menurut Christophorus, cara yang dapat dilakukan adalah melakukan amandemen undang-undang sektoral, namun hal ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Ia mengusulkan untuk membereskan UU Cipta Kerja dengan cara melakukan perubahan amandemen per sektor.

"Kalau mengikuti MK ya kita melakukan amandemen undang-undang sektoral secara terpisah sendiri sendiri dan itu memakan waktu yang lebih lama," ujarnya.

Baca Juga: Breaking News! MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja Dalam 2 Tahun

Kendati demikian, Christophorus menegaskan bahwa Perindo mendukung keputusan ini. Sebab, hal ini mengindikasikan bahwa hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan dengan semestinya.

"Khusus untuk MK ini kan menurut saya Perindo mendukung dan sepakat kan ini menunjukkan bahwa hukum tata negara kita ini berjalan. Makanya, dari awal kan dari pemerintah menyatakan dan presiden juga menyatakan pertentangan soal omnibus law ini sebaiknya diselesaikan di MK,” ujarnya.

Perindo, sambungnya juga mengapresiasi keputusan tersebut. Sekaligus mengusulkan kepada pemerintah dan legislatif untuk melakukan pendekatan dengan dua cara apakah dengan mengubah dulu undang-undang mengenai tata perundang-undangan atau mengikuti mekanisme yang sudah ada masing-masing diamandemen secara spesifik.

"Saya pikir sudah tepat dan sekarang MK akan menunjukkan bahwa MK sudah mengambil sikap dan memutuskan," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini