Deretan Undang-Undang Digugat ke MK, Nomor 2 Paling Heboh

Tim Litbang MPI, MNC Portal · Kamis 25 November 2021 20:47 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 337 2507548 deretan-undang-undang-digugat-ke-mk-nomor-2-paling-heboh-KPAFynd96H.jpg foto: istimewa

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, terdapat beberapa perkara uji materi atau judicial review yang dilakukan terhadap undang-undang yang menjadi produk legislasi DPR sepanjang tahun 2020-2021.

Sejumlah Undang-Undang yang berujung digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) di antaranya:

1. UU Minerba (Pertambangan Mineral dan Batubara)

Sejumlah pasal dalam UU Minerba yang digugat ke MK antara lain berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang, perpanjangan izin otomatis atas Kontrak Karya dan PKP2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan.

Salah satu pasal yang disoroti adalah Pasal 162, yang berdampak pada banyaknya kriminalisasi pada warga.

Baca juga: MK Tolak Gugatan Buruh soal UU Cipta Kerja, Menko Airlangga: Pemerintah Akan Perbaiki dalam 2 Tahun

Pasal ini berbunyi "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

2. UU Pemilu

Setelah UU Pemilu disahkan tanggal 12 April 2012 lalu, beberapa partai langsung melayangkan gugatan. Gugatan dilakukan oleh partai baru seperti Partai Nasdem dan 22 partai kecil lainnya. Partai gurem dan nonkursi di DPR ini di antaranya, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republikan, PKNU, PKPB, Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai Patriot.

Baca juga: MK Berikan 6 Opsi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Ini Daftarnya

Gugatan uji materi yang diajukan oleh ke-22 partai kecil tersebut terhadap Pasal 8 dan 208 UU Pemilu Baru. Melalui 32 advokat yang salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra, mereka menilai keberadaan kedua pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi sehingga layak untuk segera dibatalkan oleh MK. Yusril mengatakan keberadaan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 UU Pemilu Baru jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 yang mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, dan juga bertentangan dengan pasal 28 huruf d UUD 1945 menyangkut kepastian, keadilan dan kebersamaan warga negara dalam kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

3. UU Cipta Kerja

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Baca juga: MK Putuskan Status Pandemi sampai Akhir Tahun, Mahfud: Tak Usah Didramatisir

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini