MK Putuskan UU Cipta Kerja Diperbaiki, Presiden KSPSI Andi Ghani Bersyukur

Dimas Choirul, MNC Media · Kamis 25 November 2021 14:44 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 337 2507311 mk-putuskan-uu-cipta-kerja-diperbaiki-presiden-kspsi-andi-ghani-bersyukur-zkcDTMFMsU.JPG Gedung MK (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah memutuskan UU Cipta Kerja harus diperbaiki pemerintah selama dua tahun ke depan. Presiden Buruh KSPSI Andi Gani pun mengucap syukur setelah mendengar putusan MK terkait Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus law itu, Kamis (25/11/2021).

Ia bersyukur lantaran perjuangan selama dua tahun tidak sia-sia. "Perjuangan panjang kita, bisa kita buktikan, dengan kerja keras luar biasa," kata dia di atas mobil komando.

Namun, dia tidak menjelaskan detail risiko yang diambil para buruh dan pemimpim serikat buruh yang hadir dalam unjuk rasa. Menurutnya, dengan putusan MK ini, setidaknya sudah membuktikan Tuhan bersama dengan buruh demi kesejahteraan.

"Kita siapkan perlawanan berikutnya, kalau Pemerintah main-main dengan buruh Indonesia, terimakasih kawan-kawan dan terimakasih MK," tegas Andi.

Baca Juga : Breaking News! MK Perintahkan Pemerintah dan DPR Perbaiki UU Cipta Kerja Dalam 2 Tahun

Seperti diketahui, MK menerima sebagian permohonan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh pemohon dari kalangan buruh. Salah satunya, MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU tersebut.

"Memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan," kata Ketua Majelis Hakim MK, Usman Anwar saat membacakan amar putusan yang ditayangkan melalui akun YouTube MK.

"Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen," imbuhnya.

Dalam amar putusannya, Hakim Anwar menolak permohonan provisi yang diajukan oleh sejumlah pemohon. Namun, ia mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6.

"Mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian," terangnya.

Hakim Anwar menyatakan, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Republik Indonesia tahun 1945. UU Cipta Kerja juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan.

"Menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini," imbuhnya.

Oleh karenanya, Hakim Anwar memerintahkan kepada pemerintah dan juga DPR RI untuk memperbaiki UU Cipta Kerja tersebut dalam kurun waktu dua tahun. Jika tidak dilakukan perbaikan, maka UU tersebut menjadi inkonstitusional secara permanen.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini