Pemuda Pancasila Desak Junimart Minta Maaf, Bamsoet: Statement Tidak Boleh Menyinggung

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Kamis 25 November 2021 14:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 337 2507294 pemuda-pancasila-desak-junimart-minta-maaf-bamsoet-statement-tidak-boleh-menyinggung-eK3NRMTE5Q.jpg Ketua MPR Bambang Soesatyo (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Basoet mengingatkan Wakil Ketua Komisi II DPR, Junimart Girsang agar berhati-hati dalam berucap. Hal tersebut terkait dengan aksi dari Pemuda Pancasila yang mendesak Junimart minta maaf atas pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya.

"Bahwa aksi dan reaksi selalu terjadi. Saya hanya menyampaikan kepada teman-teman dalam mengeluarkan statmen harus terukur dan tidak boleh menyinggung suatu organisasi kelompok atau siapa pun lah," ujar Bamsoet di Gedung Juang KPK, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Siapa pun orangnya, kata Bamsoet, harus saling menghormati individu atau kelompok lainnya. Baik dia adalah anggota DPR ataupun anggota suatu organisasi masyarakat.

"Sehingga kita harapkan ada rasa saling menghormati dari kita semua. Menurut saya semua peristiwa akan memberikan pembelajaran bagi semuanya," tuturnya.

Bamsoet pun berharap, ketersinggungan yang terjadi terhadap organisasi masyarakat tidak lagi terjadi. Dan dirinya berharap Pemuda Pancasila dan organisasi masyarakat lainnya dapat hidup berdampingan dan saling menghormati.

"Mudah-mudahan ke depan peristiwa ini tidak terjadi lagi dan saya berharap kawan-kawan adek-adek saya di pemuda pancasila bisa menyelesaikan dengan baik tentu dengan komitmen perdamaian yang tidak boleh lagi diulangi. Sekaligus memberikan pesan pada publik dan masyarakat lain bahwa kita hidup saling menghargai," ungkapnya.

Baca Juga : Bentrok Ormas di Ciledug, 2 Orang Ditetapkan Tersangka

Kasus ini berawal dari pernyataan Junimart meminta Kemendagri agar menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrok karena telah meresahkan masyarakat. Menurut dia, pemberian izin kepada ormas oleh pemerintah mestinya berdasarkan prinsip untuk menjaga keamanan di tengah masyarakat.

"Pemberian izin sebagai legalitas dari Kemendagri atau Kemenkumham tentu dengan AD/ART masing-masing organisasi yang salah satu pasalnya dipastikan berasaskan Pancasila dan UUD 1945," kata Junimart, Minggu 21 November 2021.

(aky)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini