Mahfud Bertemu Panglima TNI Bahas Papua dan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Riezky Maulana, iNews · Kamis 25 November 2021 12:59 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 25 337 2507227 mahfud-bertemu-panglima-tni-bahas-papua-dan-kasus-pelanggaran-ham-berat-ru5uTA2lrH.jpg Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (Foto: Riezky M)

JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Dalam pertemuan itu, keduanya berdiskusi tentang Papua hingga kasus pelanggaran HAM berat.

Mahfud menjelaskan, ada dua hal penting dalam pembahasan. Pembahasan pertama ihwal pendekatan baru yang akan dilakukan di Papua.

"Banyak hal tadi didiskusikan, tapi kita akan menyampaikan yang selama ini menjadi concern kita, Kemenko Polhukam dan Mabes TNI, Menko Polhukam dan Panglima TNI adalah dua hal saja. Pertama pendekatan baru tentang penanganan Papua," tutur Mahfud melalui keterangan video.

Baca Juga: Jaga Wilayah NKRI, Mahfud MD: Tak Boleh Sejengkal pun Pulau Kita Lepas!

Dia menjelaskan, secara prinsip pendekatannya sudah dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2020. Menurut dia, di dalam dua produk hukum itu, Papua akan dibangun menggunakan pendekatan kesejateraan yang komprehensif dan sinergis.

"Artinya, di Papua itu pendekatannya bukan senjata, tapi kesejahteraan. Komprehensif meliputi semua hal, sinergis mencakup semua lembaga terkait secara bersama-sama, bukan sendiri-sendiri," ujarnya.

Ditambahkan Mahfud, di Bumi Cendrawasih itu nantinya akan dilakukan operasi teritorial, bukan operasi tempur. Mahfud mengklaim, Panglima TNI telah memiliki gagasan tersebut.

"Pendekatan teknisnya tentu adalah operasi teritorial, bukan operasi tempur. Saya tadi saya sudah banyak diskusi. Pak Panglima sudah punya gagasan-gagasan tentang pendekatan baru itu dan nanti akan disampaikan pada saatnya," ungkapnya.

Soal penanganan HAM juga masuk dalam agenda pembahasan keduanya, terutama Pelanggaran HAM Berat. Indonesia sendiri, kata Mahfud, memiliki 13 kasus pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Aktivitas Ekonomi Kembali Normal, Jokowi Ingatkan Waspadai Ketidakpastian Global

Menurut dia, satu pelanggaran HAM berat diantaranya terjadi saat zaman Presiden Jokowi, yakni Kasus Paniai Berdarah di 2014 silam. Mahfud mengaku akan berkoordinasi dengan Andika apakah ada keterlibatan TNI di dalamnya.

"Yang terjadi pada zaman Pak Jokowi itu ada 1 yaitu peristiwa Paniai, yang baru diumumkan bulan Juni yang lalu. Itu ada yang melibatkan TNI, melibatkan apa, nanti yang menyangkut TNI ini Panglima akan berkoordinasi dengan kita," pungkasnya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini