Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, Perindo Usul Cap Jempol Jadi Identitas Tunggal

Riezky Maulana, iNews · Rabu 24 November 2021 22:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 24 337 2506982 kasus-mafia-tanah-nirina-zubir-perindo-usul-cap-jempol-jadi-identitas-tunggal-Uh0kyKffNc.jpg Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo Christophorus Taufik. (Foto : MNC Portal/Riezky Maulana)

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Perindo, Christophorus Taufik, menyoroti kasus mafia tanah yang menimpa keluarga aktris Nirina Zubir. Ia menilai kasus tersebut menandakan kelemahan sistem administrasi saat ini.

"Jadi mestinya negara itu bisa memastikan untuk meminimalisir itu. Contohnya begini. Kalau kita beli tanah kan prosesnya panjang sekali. Kalau tanah girik kita dimulai dari tingkat desa, kemudian ke PPAT. Semua itu disarankan untuk berhati-hati," ujar Taufik ketika ditemui di MNC Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Taufik menjelaskan, sistem kependudukan di Indonesia bukanlah identitas tunggal. Dengan demikian, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dengan mudah memanfaatkan hal tersebut.

Di kasus tanah yang menimpa keluarga Nirina Zubir, hal itu bermula dari perilaku asisten rumah tangga yang memalsukan, kemudian memprosesnya ke notaris. Selanjutnya, sang notaris tanpa pertimbangan panjang langsung memprosesnya.

Saat ke Badan Badan Pertanahan Nasional (BPN) hal yang sama juga dilakukan. Dia menduga ada penyaringan yang tidak berjalan dengan baik di sana.

"Saya pikir benang merahnya adalah negara harus memastikan bahwa dari waktu ke waktu sistem pengamanan bisa semakin ditingkatkan," katanya.

Dia menuturkan, seharusnya saat ini di Indonesia lebih memberdayakan pembubuhan cap jempol pada surat atau dokumen yang dibuat sebagai identitas tunggal. Pasalnya, hal itu dinilai efektif untuk mencegah tindak kriminal.

Baca Juga : Jubir Partai Perindo: Percepat Kesejahteraan dengan Keberpihakan pada Rakyat

"Setiap tanda tangan harus ada cap jempol kenapa ini tidak diberdayakan dengan identitas tunggal. Sehingga nanti kalau tanda jempolnya beda itu sudah masalah. Atau single identity, sehingga data begitu diinput ke BPN itu langsung bisa connect ke dukcapil," tuturnya.

Namun, kalau kurangnya data yang tersimpan seperti sekarang dan negara belum maksimal, mau tidak mau beban ada di masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau berhati-hati dalam hal menjaga tanahnya.

"Mengimbau masyarakat yang memiliki tanah-tanah sejenis ya memang harus ekstra hati-hati menjaga. Karena saya lihat secara sistem masih banyak bolong-bolong yang harus diselesaikan, bukan enggak bisa, tapi perlu waktu," ujarnya.

Taufik memaparkan, pemilik tanah sebenarnya mempunyai kewajiban untuk menjaga tanahnya.

"Pemilik tanah itu juga punya kewajiban untuk menjaga tanahnya dengan cara, kalau tanah kosong biasanya dilakukan dengan penguasaan fisik, ya dipagar atau dikasih plang," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini