Pengembangan SDM TNI, Polri, dan BNPT Berperan Penting Tutup Ruang Radikalisme

Carlos Roy Fajarta, · Selasa 23 November 2021 15:28 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 23 337 2506194 pengembangan-sdm-tni-polri-dan-bnpt-berperan-penting-tutup-ruang-radikalisme-p9266UBZ0i.jpg Ilustrasi (Ist)

JAKARTA - Pengembangan sumber daya manusia (SDM) TNI, Polri, dan BNPT dapat berperan penting dalam menutup ruang dan menghadapi ideologi radikalisme.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pertahanan dan Keamanan & Cyber Security, Susaningtyas Nefo Handayani KertapatiIa dalam Webinar Partai Perindo bertajuk "Tantangan, Radikalisme & Konsolidasi Demokrasi", Selasa (23/11/2021).

"TNI, Polri, dan BNPT saat ini dituntut untuk inovatif mengemangkan SDM anggotanya, baik secara akademis dan praktik, khususnya dalam menutup ruang dan menghadapi ideologi radikalisme," katanya.

"Saat ini, kelompok radikal mengembangkan metode untuk melakukan 'enabling environment' sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi jaringan terorisme tetap eksis dan berkembang tanpa bersentuhan langsung dengan jaringan-jaringan yang ada, khususnya dalam menyasar kaum remaja di institusi pendidikan," tutur Susaningtyas.

Ia mengungkapkan keahlian baru yang dimiliki sel terorisme, khususnya para foreign fighter ex combatan ISIS dalam pola narko terorisme & kemampuan menggunakan elemen nubika (nuklir, biologi dan kimia).

"Perkembangan Internet of Things (IoT), prioritas selanjutnya adalah memperkuat keamanan siber (cyber security)," katanya.

Ia menilai, sebab peretasan infrastruktur kritis, pencurian data strategis, spionase, dan propaganda radikalisasi di media sosial telah berlangsung di berbagai belahan dunia.

Oleh karena itu, Susaningtyas menjelaskan, banyak negara di dunia tengah merumuskan strategi menghadapi ancaman di atas yang juga mendorong terjadinya Revolutionary in Military Affairs (RMA) gelombang kedua dengan berfokus pada ancaman hybrid warfare.

"Perlu adanya task force lintas stakeholder untuk mengoptimalisasi pencegahan radikalisme di institusi pendidikan, baik formal, nonformal dan informal, dengan muatan pendidikan yang bhineka, terbuka, dan toleran, serta berorientasi pada penguatan ideologi Pancasila dan UUD 1945," kata Susaningtyas.

Baca Juga : Webinar Partai Perindo, Susaningtyas Beberkan 5 Bentuk Kelompok Radikal

Stakeholder khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), kata Susaningtyas, perlu meningkatkan upaya-upaya internalisasi terhadap keadilan dan kesetaraan gender kepada kaum perempuan melalui institusi kementerian/lembaga/badan, pemerintah daerah, organisasi keagamaan, dan komunitas/organisasi sosial kemasyarakatan.

"Civil Society, khususnya organisasi keagamaan moderat seperti NU, Muhammadiyah, dll, perlu memberbanyak narasi positif dan melakukan counter narasi radikalisme yang menyasar institusi pendidikan, anak muda dan perempuan melalui berbagai medium untuk membenamkan narasi intoleransi dan radikalisme," ucap Susaningtyas.

Ia menilai partai politik (parpol) sebagai pilar utama demokrasi perlu berperan lebih substansial dalam konsolidasi demokrasi untuk memastikan kader-kader mereka yang menduduki jabatan strategis serius bekerja untuk mengatasi problem-problem struktural di masyarakat.

"Seperti kemiskinan, kebodohan, ketimpangan, ketidakadilan dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk menghilangkan enabling environment yang dieksploitasi kelompok radikal untuk melakukan proses radikalisasi di masyarakat luas," tutur Susaningtyas.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini