Share

Usut Kasus Korupsi Bupati HSU, KPK Periksa Anggota DPRD Tabalong

Arie Dwi Satrio, Okezone · Senin 22 November 2021 15:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 22 337 2505656 usut-kasus-korupsi-bupati-hsu-kpk-periksa-anggota-dprd-tabalong-gpakHzdKNK.jpg Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid. (Foto : MNC Portal/Raka Dwi Novianto)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Tabalong, Rini Irawanty atau Jamela, Senin (22/11/2021). Politikus PDI-Perjuangan tersebut diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW).

Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap 15 saksi lainnya. Ke-15 saksi itu adalah pihak swasta, Anshari alias Ahok dan Lukman Hakim; pegawai PT Khuripan Jaya, Gusti Iskandar dan Kariansyah atau Haji Angkar; Direktur PT Putera Dharma Raya, Erik Priyanto; pegawai CV Aulia Putra, Khairil; karyawan PT Cahya Purna Nusaraya, Akhmad Syaiho.

Kemudian, pegawai PT Surya Sapta Tosantalina, Akhmad Farhani; pihak swasta, Wahyuni, Baihaqi Syazeli, dan Hidayatul Fitri; Mantan Plt Kepala BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Heri Wahyuni; PNS pada Dinas PTSP dan Penanaman Modal HSU, Rohana; Konsultan Pengawas, Ratna Dewi Yanti; serta Kasie Penetapan Hak dan Pendaftaran pada BPN Kabupaten Amuntai, Muhammad Mathori.

"Hari ini, pemeriksaan saksi kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022, untuk tersangka AW. Pemeriksaan dilakukan di Polres Hulu Sungai Utara," kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (22/11/2021).

Baca Juga : KPK Telisik Aliran Duit ke Bupati HSU dari Berbagai Proyek

Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka. Wahid ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2021-2022.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Wahid diduga telah menerima fee dari sejumlah proyek di lingkungan Hulu Sungai Utara sejumlah Rp18,9 miliar. Fee proyek sebesar Rp 18,9 miliar itu diterima melalui perantaraan sejumlah pihak di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hulu Sungai Utara sejak tahun 2019.

Penetapan tersangka Abdul Wahid merupakan pengembangan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH), dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FR). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang sama.

Dalam perkara ini, KPK juga mencium adanya aroma suap terkait praktek jual beli jabatan di lingkungan Hulu Sungai Utara. Abdul Wahid diduga telah menerima uang suap dari Maliki terkait jabatan Plt Kadis PUPRP Hulu Sungai Utara.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini