Share

Instruksi Mendagri soal Nataru Akan Terbit Pekan Depan

Dita Angga R, Sindonews · Jum'at 19 November 2021 16:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 337 2504452 instruksi-mendagri-soal-nataru-akan-terbit-pekan-depan-PklQPqPkLS.jpg Ilustrasi (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melakukan pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022. Hal itu untuk menekan penyebaran Covid-19.

Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal, detail aturannya masih dibahas. “Sedang dibahas mengenai pendetailan pemberlakuan pembatasan mobilitas dalam rangka antisipasi Nataru,” katanya, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga:  Semua Daerah PPKM Level 3 saat Nataru, Makan di Restoran Dibatasi Lagi 1 Jam

Pembatasan saat Nataru akan diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Aturan tersebut kemungkinan akan diterbitkan pekan depan.

"Berikutnya rumusan akan diatur salam Inmendagri antisipasi Nataru. Dan diperkirakan Inmendagri Nataru ini akan dikeluarkan pada tanggal 24 November,” ujarnya.

Syafrizal mengatakan, kebijakan ini dilakukan agar pandemi Covid-19 di Tanah Air terus terkendali. Partisipasi publik, katanya, menjadi kunci penting dalam pengendalian tersebut.

“Partisipasi publik adalah kunci menjaga situasi tetap terkendali. Hindari Berpergian. Rayakan bersama keluarga di rumah dan tetap prokes,” ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Berlakukan PPKM Level 3 Akhir Tahun, Kerumunan Dilarang Total!

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan beberapa strategi yang akan diterapkan pada Nataru mendatang. Di antaranya adalah:

1. Parangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun. Di mana, dilakukan peniadaan cuti bersama di tanggal 24 Desember 2021 dan larangan pengambilan jatah cuti di akhir tahun. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meminimalisir pergerakan masyarakat yang tidak mendesak.

2. Pembatasan pergerakan masyarakat dari satu tempat ke tempat lain. Nantinya penyesuaian syarat bepergian akan diatur dalam surat edaran Satgas maupun Kementerian Perhubungan terbaru. Strategi ini ditetapkan untuk menjamin orang yang berpergian adalah orang yang benar-benar sehat dan terproteksi dan mencegah importasi kasus.

3. Pengetatan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat di seluruh fasilitas publik melalui penyetaraan PPKM level 3 secara nasional dan intensifikasi pembentukan satgas protokol kesehatan 3M di fasilitas publik. Penetapan ini dilakukan untuk menjamin peningkatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat di berbagai sektor untuk tetap terkendali dan aman, seiring kecenderungan dan tren mobilitas bolak-balik di masyarakat.

4. Pengawasan penerapan kebijakan pengendalian sampai ke tingkat komunitas beserta pendisiplinan di lapangan secara langsung. Dengan tujuan, apa yang sudah diatur dapat diterapkan menyeluruh sampai ke wilayah administratif terendah, demi mencegah klaster kasus baru.

Wiku berharap masyarakat dapat menjalankan berbagai aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

“Pemerintah sangat berharap masyarakat dapat menjalankan berbagai aturan ini dengan penuh tanggung jawab, karena pada prinsipnya upaya ini untuk kita sendiri untuk mencegah penularan kasus selama periode Natal dan Tahun baru,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini