Share

Terlibat Kasus Mafia Tanah Nirina Zubir, Jadi Notaris Ternyata Tidak Mudah!

Ajeng Wirachmi, Litbang Okezone · Jum'at 19 November 2021 16:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 337 2504445 mau-jadi-notaris-simak-tahapannya-yyEEfENeri.jpg foto: istimewa

JAKARTA - Kasus mafia tanah melibatkan notaris kembali terbongkar. Kali ini dialami oleh aktris Nirina Zubir. Aset milik keluarga Nirina berupa 6 bidang tanah senilai Rp17 miliar digasak ART-nya yang berinisial RK dan suaminya, E.

Tersangka melakukan peralihan aset atas tanah tersebut melalui notaris. Munculnya mafia tanah dari kalangan notaris ini lantas memantik pertanyaan, bagaimana sebenarnya proses atau tahapan untuk menjadi seorang notaris?

Mengutip jurnal ilmu hukum bertajuk ‘Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru’, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Asalkan, pembuatan akta otentik tertentu itu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Adapun pembuatan akta otentik itu harus sesuai perundang-undangan demi menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Baca juga: Notaris Tipu Kliennya hingga Rp65 Miliar

Sementara itu, larangan-larangan terhadap notaris terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris Ayat 1. Larangan tersebut antara lain, menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatan kerjanya lebih dari 7 hari secara berturut-turut tanpa alasan, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, memiliki jabatan sebagai pemimpin atau petinggi BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta, dan melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama.

Baca juga: Buka Kongres Notaris Dunia, Jokowi Ingatkan Tantangan di Era Disrupsi

Proses menjadi notaris tergolong cukup panjang. Seseorang harus menempuh pendidikan sarjana di fakultas hukum dan lulus magister kenotariatan. Setelahnya, calon notaris harus mengikuti ujian pra ALB (Anggota Luar Biasa) dan magang di kantor notaris selama 24 bulan. Selama magang, calon notaris diwajibkan setidaknya membuat 20 akta. Berbagai seminar pun wajib diikuti untuk mengumpulkan 30 poin. Biasanya, Ikatan Notaris Indonesia (INI) cukup rutin melakukan seminar.

Syarat menjadi notaris lebih jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2017. Disebutkan, calon notaris harus WNI, berijazah SH (sarjana hukum) dan MKN (magister kenotariatan), magang 2 tahun dan telah menerbitkan 100 akta. Berpartisipasi dan dicantumkan namanya pada 20 akta dan tidak berstatus sebagai tersangka juga merupakan syarat menjadi notaris.

Calon notaris harus disumpah terlebih dahulu sebelum resmi menjabat sebagai notaris. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sumpah yang harus diucapkan berbunyi:

Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.

Baca juga: Polri Tangani 69 Perkara Mafia Tanah dengan 61 Tersangka Sepanjang 2021

Pengucapan sumpah ini dilakukan paling lambat 2 bulan setelah calon notaris mendapat keputusan pengangkatan. Dalam UU juga ditulis, sebulan setelah pengucapan sumpah, notaris wajib menjalankan kewajibannya dengan nyata, menyampaikan berita acara sumpah jabatan kepada Menteri, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Notaris juga harus memberikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf serta cap jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat terkait lainnya.

Baca juga: Kronologi ART Gasak 6 Sertifikat Tanah Rp17 Miliar Milik Nirina Zubir, Padahal Dipercaya Ibunda

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini