Share

Dua Penyuap Bupati Hulu Sungai Utara Segera Disidang

Raka Dwi Novianto, Sindonews · Jum'at 19 November 2021 10:54 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 337 2504218 dua-penyuap-bupati-hulu-sungai-utara-segera-disidang-zCi9uQS2zo.jpg Gedung KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Dua penyuap Bupati Hulu Sungai Utara yakni Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH) bakal segera disidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Keduanya akan disidang menyusul tim jaksa KPK telah menyerahkan berkas dakwaan ke PN Banjarmasin.

"Hari ini (19/11/2021) Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Fachriadi dan terdakwa Marhaini ke Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin," ujar Plt Juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Jumat (19/11/2021).

Baca Juga:  Ditetapkan Tersangka, Bupati Hulu Sungai Utara Terima Fee Proyek Rp18,9 Miliar

Ipi menjelaskan, nantinya penahanan keduanya akan menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan para terdakwa selama proses persidangan dititipkan pada Lapas Klas IIA Banjarmasin.

"Tim Jaksa selanjutnya menunggu penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," kata Ipi.

Para terdakwa masing-masing didakwa dengan dakwaan, yakni Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; Atau Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Diketahui, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Baca Juga:  KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara Ke Luar Negeri

Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut.

Terbaru, KPK telah menetapkan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid (AW) sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel tahun 2021-2022.

Abdul menerima komitmen fee dari Marhaini dan Fachriadi melalui Maliki sebesar Rp 500 juta. Abdul juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni Tahun 2019 sejumlah sekitar Rp4,6 Miliar, Tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar dan Tahun 2021 sejumlah sekitar Rp1,8 miliar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini