Share

KPK Periksa Seorang Saksi Wanita di Kasus Azis Syamsuddin

Arie Dwi Satrio, Okezone · Jum'at 19 November 2021 10:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 337 2504202 kpk-periksa-seorang-saksi-wanita-di-kasus-azis-syamsuddin-xpV5m4Tjlc.jfif Illustrasi (foto: dok Okezone)

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap satu saksi wanita, Tri Rosmayanti, hari ini. Seorang karyawan swasta tersebut bakal diperiksa untuk mengusut kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AZ," kata Juru Bicara KPK, Ipi Maryati Kuding melalui pesan singkatnya, Jumat (19/11/2021).

Baca juga:  KPK Periksa Orang Kepercayaan Azis Syamsuddin terkait Suap Pengurusan Perkara

Belum diketahui apa kaitan wanita tersebut dalam perkara ini. Pun demikian apa yang bakal didalami penyidik terhadap pemeriksaan saksi tersebut. Namun memang, KPK belakangan sedang fokus melengkapi berkas penyidikan untuk Azis Syamsuddin.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin (AZ) sebagai tersangka. Politikus Golkar tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah.

Baca juga:  KPK Gali Pengakuan Eks Penyidik Stepanus Robin soal 8 Beking Azis Syamsuddin

Azis diduga telah menyuap oknum penyidik KPK asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju (SRP) dan rekannya yang merupakan seorang Pengacara, Maskur Husain sebesar Rp3,1 miliar dari kesepakatan awal Rp4 miliar.

 

Uang suap itu diduga untuk mengurus perkara yang menjerat Azis dan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado di KPK. Azis dan Aliza diduga terjerat kasus dugaan suap terkait pengurusan Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017.

Atas perbuatannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini