Share

Arahan Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Masyarakat Miskin Ekstrem di 2024

Erfan Maaruf, iNews · Jum'at 19 November 2021 03:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 19 337 2504076 arahan-jokowi-tak-boleh-ada-lagi-masyarakat-miskin-ekstrem-di-2024-2hrzyMBnv0.jpeg Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat kabinet terbatas membahas banyaknya warga Indonesia yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Jumlahnya tersebar di 35 kabupaten/kota di tujuh provinsi.

Materi rapat ini diungkapkan Menko PMK Muhadjir Effendy. Dalam rapat ditargetkan pada 2024 tidak ada lagi penduduk yang masuk dalam miskin ekstrem. 

"Kita barusan rapat kabinet terbatas khusus untuk membahas tentang penanganan penduduk miskin ekstrem yang jumlahnya masih cukup tinggi di Indonesia," kata Muhadjir di Jakarta, Kamis (18/11/2021).

Muhadjir mengatakan, penduduk yang masuk dalam daftar miskin ekstrem berada di tujuh provinsi yang mencakup di 35 kabupaten dan kota. Provinsi tersebut di antaranya Nusa Tenggara Timur (NTT) Maluku, Papua, Papua Barat, dan sejumlah Provinsi di wilayah Jawa.

Baca juga: Wapres Minta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dipercepat

"Semuanya akan dilaksanakan secara bertahap nanti tahun 2022 sasarannya akan lebih diperbesar," jelasnya. 

Selain itu, lanjut Muhadjir, dalam rapat Jokowi meminta agar penduduk miskin ekstrem tuntas pada tahun 2024. "Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden tahun 2024 kita berharap miskin ekstrem di Indonesia sudah nol, tidak ada lagi miskin ekstrem," jelasnya. 

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Dalam menangani hal tersebut harus dilakukan secara khusus dengan berbasis pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Harus ditangani secara khusus antara lain dengan berbasis pada DTKS. Kalau DKTS-nya belum rapih belum betul-betul akurat memang kita khawatir sasarannya meleset," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini