LaNyalla Singgung RUU Daerah Kepulauan hingga Calon Perseorangan di Muna Barat

Tim Okezone, Okezone · Kamis 18 November 2021 16:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 11 18 337 2503860 lanyalla-singgung-ruu-daerah-kepulauan-hingga-calon-perseorangan-di-muna-barat-0UdY7OSEyc.jpg LaNyalla Mattalitti/dok Humas DPD RI

MUNA BARAT - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Bersama rombongan senator kemali melanjutkan kunjungan kerja di Sulawesi Tenggara. LaNyalla mendatangi Kabupaten Muna Barat dan Muna, Kamis (18/11/2021).

(Baca juga: Audensi dengan Ketua DPD, Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri Dukung Amandemen UUD)

Dalam kesempatan itu, Senator asal Jawa Timur itu juga sempat meninjau pelaksanaan vaksinasi di bandara.

"Saya juga apresiasi pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan bersama BIN. Bahkan 30 persen vaksinasi dan juga menyasar anak-anak dan pelajar," katanya.

Aspirasi mengenai RUU Daerah Kepulauan juga dibahas. Ketua DPD RI mengatakan akan tetap berusaha mendorong hal itu.

(Baca juga: Ketua DPD Ingatkan Pentingnya Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Pandemi)

"RUU Daerah Kepulauan sudah masuk Prolegnas. DPD RI juga sudah berkoordinasi dengan 8 Gubernur yang tergabung dalam Badan Kerjasama Daerah Kepulauan. Kita terus mengejar hal itu, dan selalu dipantau oleh Komite I DPD RI,” ungkapnya.

Dia juga menyinggung mengenai 7 titah Raja dan Sultan Nusantara. Ia akan memperjuangkan agar kerajaan dan kesultanan agar mendapat perhatian dari negara.

"Karena Sultan dan Raja Nusantara yang mendirikan negara ini. Tapi mereka kemudian terpinggirkan dan kalah sama partai politik yang datang belakangan," kata LaNyalla.

Dijelaskannya, amandemen 1 sampai 4 membuat partai politik menjadi satu-satunya yang bisa menentukan arah bangsa ini. Termasuk mereka bisa mencalonkan pemimpin bangsa.

"Itu namanya tidak adil. Entitas civil society yang merupakan non partisan atau non parpol juga harus mempunyai ruang dan hak yang sama untuk ikut menentukan arah perjalanan bangsa ini," ungkapnya.

Oleh karena itu, DPD RI mendorong Amandemen Konstitusi ke-5. Agar ada calon perseorangan dan DPD RI bisa menjadi saluran pencalonan tersebut.

"Calon perseorangan itu sebenarnya konstitusional. Karena hak dasar warga untuk memilih dan dipilih. Makanya kita dorong amandemen. Dan kalau kemudian saya mencalonkan diri menjadi Presiden, memangnya kenapa? Selama tujuan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk kesejahteraan rakyat," tutupnya.

(fmi)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini